Oleh: Abdurahman Hoda

Ketua STPK Banau Halmahera Barat

_______

KASUS keracunan yang menimpa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa bulan terakhir mengguncang kepercayaan publik terhadap inisiatif yang sejatinya baik ini. Program yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah justru menghadapi tantangan serius di aspek keamanan pangan.

Data dari berbagai daerah menunjukkan bahwa dalam tiga bulan terakhir, tercatat lebih dari 1.200 siswa di 6 provinsi mengalami gejala keracunan pangan, mulai dari mual, muntah, hingga pingsan. Beberapa kasus mencuat di Jawa Barat (Ciamis, Garut), Jawa Timur (Blitar, Madiun), dan Sulawesi Selatan (Maros). Investigasi awal menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah makanan terkontaminasi bakteri dan penanganan dapur yang tidak higienis.

Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sebagian besar dapur penyedia MBG masih belum memiliki standar pengawasan risiko, serta belum menerapkan sistem keamanan pangan berbasis sains seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Padahal, HACCP terbukti efektif digunakan di industri pangan modern untuk mencegah terjadinya kontaminasi biologis, kimia, maupun fisik sejak dari tahap bahan baku hingga distribusi.

Mengapa HACCP Penting untuk Program MBG

Baca Juga:Polisi Amankan 18 Terduga Pelaku Sabung Ayam di Ternate

Sistem HACCP memungkinkan pengelola dapur MBG untuk mendeteksi risiko sebelum terjadi, bukan hanya bereaksi setelah kasus muncul. Dengan mengidentifikasi titik-titik kritis seperti suhu penyimpanan bahan, waktu pemasakan, hingga kebersihan alat dan pekerja, setiap potensi bahaya dapat dikendalikan secara terukur.

Lebih dari itu, penerapan HACCP menciptakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyedia jasa katering, dan pengelola sekolah, agar setiap proses produksi makanan memenuhi standar aman, higienis, dan konsisten.

Implementasi HACCP tidak harus mahal, tetapi memerlukan komitmen dan pelatihan yang berkelanjutan agar setiap dapur MBG menjadi “dapur aman” yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Bagaimana HACCP bisa mengatasi masalah yang terlihat di lapangan?

  1. Pencegahan kontaminasi bahan baku — dengan prosedur penerimaan, verifikasi pemasok, dan pengujian acak. (mengurangi kasus bahan kadaluwarsa atau tercemar).
  2. Pengendalian suhu dan waktu — menetapkan batas kritis suhu penyimpanan, pendinginan, dan distribusi sehingga bakteri tidak berkembang. (mengurangi kasus keracunan akibat makanan tak didinginkan atau lama di suhu berbahaya).
  3. Pemisahan rantai proses — mencegah kontaminasi silang antara bahan mentah dan matang melalui SOP sederhana dan kontrol alat.
  4. Pemantauan dan dokumentasi — catatan harian suhu, hasil pemeriksaan bahan, dan penandaan waktu membuat masalah cepat terdeteksi dan ditelusuri.
  5. Verifikasi berkala oleh dinas kesehatan — uji laboratorium sampel acak untuk memastikan makanan memenuhi standar.

Pelaksanaan langkah-langkah ini telah terbukti menurunkan insiden keracunan di berbagai industri makanan dan layak diadaptasi untuk MBG yang menjangkau jutaan porsi.

Baca Juga:PLN Hadirkan SuperSUN bagi Pelanggan Umum Pertama di Maluku, Perluas Manfaat dari Sekolah ke Masyarakat

Pandangan Ahli Lokal: Saatnya Berbenah dengan Ilmu

Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Sri Raharjo, menegaskan bahwa penyebab utama keracunan dalam program MBG bukan sekadar bahan baku, melainkan juga skala produksi besar tanpa standar pengawasan yang kuat.

“Kalau makanannya tidak aman, maka tidak boleh disajikan,” tegasnya. Ia menyoroti bahwa food intoxication dan food infection bisa terjadi tanpa tanda visual, sehingga dapur produksi MBG wajib menerapkan standar seperti HACCP dari awal hingga distribusi.

Rekomendasi singkat yang bisa segera ditempuh pemerintah daerah dan pengelola MBG:

  • Wajibkan sistem HACCP dasar di semua dapur penyedia yang melayani MBG (baik dapur komersial maupun dapur sekolah), dimulai pada dapur yang melayani volume terbesar.
  • Standarisasi persyaratan pemasok dan verifikasi label/sertifikat mutu.
  • Pelatihan cepat (training of trainers) untuk tenaga dapur tentang higiene, pengukuran suhu, dan tindakan korektif.
  • Sampel pengawasan rutin oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan setempat (rapid testing dan laboratorium) serta transparansi hasilnya ke publik.
  • Sistem pelaporan cepat (hotline/online) untuk setiap dugaan keracunan sehingga respon medis dan penelusuran cepat dilakukan.

Implementasi kombinasi kebijakan, teknis, dan pengawasan ini akan menurunkan risiko sistemik yang saat ini menyebabkan korban massal.

Semoga tulisan ini dapat memberikan solusi dan arah untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan keracunan pada program MBG di masa depan, lebih khusus di Kabupaten Halmahera Barat yang sudah siap membangun dapur di beberapa titik yang ada. (*)

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis