Jembatan Layang Likitobi Taliabu, dari Luka Lama Menuju Harapan Baru

Tandaseru – Di balik keindahan danau Air Likitobi di kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, tersimpan cerita panjang tentang keterbatasan akses dan penderitaan masyarakat yang harus bertaruh nyawa demi melintas menuju ibu kota kabupaten, Bobong.

Bagi puluhan ribu warga di empat kecamatan Taliabu bagian selatan, jembatan di atas danau bukan hanya sekadar penghubung, tetapi urat nadi kehidupan. Setiap hari, warga Woyo, Kawalo, Ngoli dan desa-desa di Taliabu bagian delatan harus berhadapan dengan jalan rusak, danau yang berbahaya, hingga cerita tragis warga yang menjadi mangsa buaya. Di sisi lain, danau yang dijuluki sebagai “surga tersembunyi” itu menyimpan potensi wisata luar biasa, mulai dari benteng peninggalan sejarah hingga pulau kecil yang diyakini bisa bergerak sendiri.

Ademia Sangaji, warga Desa Woyo, mengaku perjalanannya ke Bobong selalu penuh kecemasan.

“Kalau hujan, jalan makin rusak, ditambah lagi kalau lewat danau, perasaan itu selalu was-was. Kita seperti bertaruh nyawa setiap kali berangkat. Apalagi di Gunung Sampe,” ungkapnya dengan nada berat, Sabtu (4/10/2025).

Hal senada disampaikan Abdul Mutalib Sangaji, Sekretaris Desa sekaligus tokoh masyarakat Woyo. Ia menegaskan bahwa kebutuhan jembatan bukan hanya soal kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan.

“Kami sudah terlalu lama menunggu solusi. Dulu sempat ada rakit, tapi hanya sebentar bertahan. Kalau tidak segera dibangun jembatan layang, maka kita terus melalui jembatan berbayar pihak ketiga dan penderitaan warga di empat kecamatan ini akan terus berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Gunawan Liambana, Anggota BPD Woyo, menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, akses buruk ini membuat hasil bumi warga sulit dipasarkan.

“Hasil pertanian warga berupa kopra, cengkih, dan hasil tangkapan ikan sering turun karena biaya angkut mahal. Kalau jembatan ada, ekonomi kita bisa lebih hidup,” jelasnya.

Di sisi lain, Trisno Sahidi, warga Woyo lainnya, mengenang pengalaman pahit saat menggunakan rakit berbayar.

“Awalnya murah, tapi lama-lama jadi masalah, sampai bikin warga berselisih. Untung bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu bukti kalau masyarakat sudah sangat butuh solusi permanen,” katanya.

Bagi Amrin Sangaji, jembatan bukan hanya urusan transportasi, tetapi soal martabat daerah.

“Bayangkan, kita masih kesulitan lewat ke ibu kota kabupaten sendiri. Jembatan ini simbol keadilan pembangunan,” ujarnya.

Rahman Haji Ali Dodego, Hakim Sarah Desa Woyo, mengingatkan soal sisi keamanan. Ia menekankan bahwa danau sering kali menjadi “kuburan diam-diam” akibat serangan buaya.

“Banyak yang mencari ikan di sini untuk hidup, tapi tidak sedikit yang pulang tinggal nama. Itu sebabnya jembatan ini harus jadi prioritas,” pintanya.

Dari Dusun Sampe, Desa Kawalo, Tinus yang sehari-hari melintasi jalur rusak menuju Likitobi, menuturkan kesulitan lain.

“Kalau musim hujan, kendaraan bisa terperosok. Kadang kami harus dorong ramai-ramai. Jadi, bukan hanya jembatan, tapi juga jalan ke Likitobi harus diperhatikan,” jelasnya.

Sementara itu, Fitria Umasangaji, seorang bidan desa Kawalo, mengungkap pengalaman getir saat bertugas.

“Saya pernah antar pasien melewati danau dengan perahu bodi fiber. Saat itu air sedang pasang dan bergelombang ketika keluar melewati pintu Air Likitobi, perasaan saya campur aduk, HP saya rusak karena diterjang ombak, dan takut perahu terbalik. Kalau jembatan sudah ada, kita bisa cepat merujuk pada pasien ke Ibu Kota Bobong,” ucapnya.

Harapan Baru dari Pemerintah

Sore itu, kabar baik datang dari genggaman ponsel Hady Umaternate, Ketua Bappilu Hanura Kabupaten Pulau Taliabu. Melalui sambungan telepon dengan Bupati Taliabu, Sashabila Widya L Mus, ia mendengar langsung bahwa pembangunan jembatan Likitobi masuk dalam diskresi Menteri PU.

“Ini kabar yang sangat menggembirakan. Tidak hanya jembatan, jalan penghubung juga masuk dalam perhatian pemerintah pusat, termasuk titik pengaspalan di Gunung Sampe. Saya juga sempat mengusulkan pembukaan badan jalan ke pemukiman Dusun Busa Desa Woyo, dan alhamdulillah Ibu Bupati merespons baik,” ujar Hady.

Kabar baik itu dibenarkan oleh Bupati Sashabila Widya L Mus, bahwa usulan proposal yang dibawa bersama Irine Yusiana Roba Putri, anggora Komisi V DPR RI dan Gubernur Malut Sherly Tjoanda melalui Kementerian PUPR mendapatkan diskresi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dody Hanggodo.

“Alhamdulillah, jembatan layang Likitobi mendapatkan diskresi langsung dari Pak Menteri. Saya minta seluruh OPD fokus menyelesaikan administrasi agar program pusat ini bisa segera dieksekusi. Tidak ada lagi sistem lobi-lobi, semuanya berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tegas Bupati.

Ia optimis, jembatan ini akan menjadi tonggak baru pembangunan Taliabu.

“Kalau jembatan hadir, bukan hanya mempermudah akses, tapi juga membuka potensi ekonomi masyarakat empat kecamatan. Ditambah lagi, Likitobi bisa menjadi destinasi wisata unggulan dengan panorama dan sejarahnya yang luar biasa,” tambahnya.

Bagi masyarakat Taliabu bagian selatan, kabar ini adalah jawaban dari penantian panjang. Luka dan duka di balik danau perlahan diganti oleh harapan. Jalan yang selama ini rusak dan danau yang menyimpan bahaya, sebentar lagi akan dilalui jembatan yang kokoh.

Likitobi, yang dulu identik dengan kisah tragis dan keterisolasian, kini bersiap menjemput era baru: menjadi gerbang ekonomi, jalur kehidupan, sekaligus magnet wisata Pulau Taliabu.