Tandaseru — Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2026 juga dirasakan dampaknya oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara.
Total dana TKD yang dipangkas pada APBN 2026 mencapai Rp 269 triliun. Pemangkasan itu dikhawatirkan bakal berdampak terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Saat ini pemerintah daerah sedang menyusun anggaran 2026, dan saat ini menyusun RKPD. Namun sebagaimana diketahui bersama bahwa terkait TKD 2026 saat ini, itu sangat memprihatikan karena terjadi pengurangan dari pemerintah pusat,” ujar Kepala Bappeda Morotai Ahdad Hi Hasan yang dikonfirmasi tandaseru.com, Rabu (1/10/2025).
Ahdad bilang, jika Pemerintah Pusat tidak melakukan pemotongan maka TKD tahun 2026 Morotai nilainya Rp 627 miliar.
“Sementara saat ini, terjadi pengurangan sisa Rp 483 miliar. Jadi pengurangan apabila dibandingkan dengan tahun 2025 kurang lebih Rp 144 miliar,” jelasnya.
Pemangkasan terjadi di beberapa sektor seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang dipangkas lebih dari Rp 29 miliar.
“Terus khusus untuk DAU sendiri terjadi pengurangan kurang lebih Rp 73 miliar yang mana DAU pada tahun 2025 kurang lebih Rp 410 miliar saat ini atau di tahun 2026 nanti sisa Rp 336 miliar. Selain itu tahun depan pemda tidak lagi mendapatkan DAK Fisik. Tapi Alhamdulillah di tahun 2025 kita masih ada DAK Fisik kurang lebih Rp 40 miliar. Sementara di tahun 2026 kita tidak lagi dapat DAK Fisik tapi kita masih mendapatkan DAK Non Fisik,” terangnya.
Ahdad bilang, sudah pasti pemangkasan ini berdampak pada perencanaan penganggaran di Kabupaten Pulau Morotai.
“Bagaimana kita diminta pelayanan terhadap masyarakat tapi alokasi anggaran kita menurun di tahun 2025. Jadi, ini sangat berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat,” cetusnya.
Meski begitu, sambungnya, Pemda Morotai akan terus berupaya sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat Morotai.
“Kami sadar bahwa Kabupaten Pulau Morotai masih mengharapkan dana transfer pemerintah pusat. Untuk itu kiranya pemerintah pusat melihat daerah-daerah yang bisa dikatakan pendapatan sudah mapan karena banyak industri-industri yang punya PAD yang tinggi. Sementara kami di Morotai berharap di pemerintah pusat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.