Tandaseru — Langkah pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, senilai Rp 203,9 miliar pada tahun 2026, menuai kritik keras. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang akan berdampak langsung terhadap rakyat kecil di daerah.
Ketua Semaindo Halbar DKI Jakarta yang juga mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Sahrir Jamsin, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat justru mengkhianati semangat pembangunan dari pinggiran.
“Data BPS dua tahun terakhir memperlihatkan kondisi Halbar masih sangat rentan. Kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan ekonomi rapuh, dan PAD sangat kecil. Dengan pemangkasan Rp 203,9 miliar, maka yang jadi korban pertama adalah rakyat kecil, layanan kesehatan berkurang, pendidikan terancam, dan daya beli masyarakat makin jatuh,” ungkap Sahrir pada tandaseru.com, Selasa (30/9/2025).
Sahrir mengungkapkan, potret ekonomi Halbar menunjukkan penduduk miskin pasa 2023 sebanyak 8,74%, dan 2024 sebanyak 8,75% (stagnan, bahkan sedikit meningkat).
Data Badan Pusat Statistika mengungkapkan pada September 2024 tercatat 6,03% penduduk Halbar hidup di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 79,69 ribu orang. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) 2024 hanya Rp 5,23 miliar dari target Rp 59,65 miliar (kurang dari 10%).
“Dengan kondisi fiskal yang lemah, ketergantungan Halbar pada dana transfer pusat sangat besar. Pemangkasan Rp 203,9 miliar berarti menghapus hampir seluruh ruang fiskal pembangunan, terutama di sektor prioritas,” tuturnya.
Ia mengatakan, DAU mandatori kesehatan turun dari Rp 60 miliar menjadi Rp 9 miliar akan mengakibatkan fasilitas medis bakal kekurangan obat, tenaga kesehatan sulit didistribusi, dan layanan dasar untuk masyarakat desa terancam terhenti.
“Lalu pendidikan tersendat. Alokasi untuk sekolah dan fasilitas belajar akan berkurang drastis, memperbesar kesenjangan kualitas SDM daerah dengan kota besar. Kemiskinan juga berpotensi naik. Stagnansi data 2023-2024 berisiko berbalik menjadi lonjakan kemiskinan karena intervensi sosial berkurang,” paparnya.
Menurutnya, PAD tidak mampu menutup celah yang tercipta akibat pemangkasan TKD. Dengan capaian PAD 2024 yang hanya Rp 5,23 miliar, mustahil menutup kehilangan Rp 203,9 miliar. Akibatnya, beban fiskal akan jatuh ke masyarakat melalui pungutan tambahan.
Sahrir menegaskan, kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan wajah pemerintah pusat yang anti kemajuan daerah.
“Bagaimana mungkin pusat berbicara pemerataan, sementara di sisi lain memotong sumber hidup daerah? Halbar masih berjuang dengan kemiskinan dan infrastruktur minim, tapi justru ditinggalkan. Ini jelas kebijakan yang tidak adil dan membahayakan masa depan masyarakat Halbar,” tegasnya.
Ia mendesak kebijakan ini ditinjau ulang. Pemerintah pusat harus menyadari bahwa angka-angka yang dipotong bukan sekadar tabel APBN, melainkan menyangkut nasib orang Halbar yang masih berjuang keluar dari ketertinggalan.
“Kalau pemerintah pusat serius membangun Indonesia dari desa dan pinggiran, maka pemotongan ini harus dibatalkan. Jangan biarkan rakyat Halbar menanggung dampak kebijakan pusat yang tidak berpihak pada daerah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.