Tandaseru — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Morotai Jaya Tolak Tambang Pasir Besi menggelar aksi di depan kantor bupati kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (29/9/2025).
Aksi yang dipimpin Koordinator Aksi Hamjar Mustika itu menyampaikan tuntutan di antaranya pemda dan DPRD harus bertanggungjawab atas beroperasinya perusahaan tambang pasir besi di Morotai.
Selain itu, massa aksi menuntut pencabutan empat izin usaha pertambangan pasir besi di Morotai, mendesak Gubernur Maluku Utara segera mencabut IUP PT KAK dan PT AAP, mendesak pemda segera menyelesaikan sengketa lahan di Morotai, mendesak pemda transparan dalam pembahasan RTRW, serta mendesak pemda menolak tempat pelatihan militer TNI AL di desa Towara.
Bupati Rusli Sibua yang menemui massa aksi di depan kantornya merespons baik tuntutan para demonstran. Saat menemui massa aksi, Rusli didampingi Kapolres AKBP Dedi Wijayanto.
“Saya mengapresiasi adek-adek mahasiswa yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Hari ini kita bisa bertemu dalam satu keinginan yang sama, jadi saya siap menampung aspirasi yang disampaikan,” ucap Rusli di depan massa aksi.
Terkait tambang pasir besi di Morotai Jaya, Rusli memastikan akan mengecek IUP-nya.
”Saya akan memastikan izin tambang di Morotai ada atau tidak, sehingga itu menjadi dasar untuk merasionalkan ke pemerintah pusat maupun provinsi sebagai tuntutan penolakan tambang pasir besi oleh masyarakat setempat,” tuturnya.
Rusli menambahkan, saat ia menjabat sebagai bupati pertama pada 2012, ia juga menolak beroperasinya tambang tersebut.
“Waktu itu tumpukan pasir besi di desa Bere Bere itu saya yang hentikan, karena saat itu masih kewenangan kabupaten. Sekarang ini penambangan mulai dari golongan C ke atas, itu sudah menjadi kewenangan provinsi,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.