Tandaseru — Demonstrasi BEM Universitas Pasifik (Unipas) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di kantor bupati direspons baik Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Senin (1/9/2025).
Aksi berlangsung 1 jam dan berjalan tertib. Massa aksi kemudian meminta hearing terbuka bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan pimpinan OPD. Hearing dikawal Kapolres AKBP Deni Wijayanto.
Dalam hearing, mahasiswa menyampaikan tuntutan serta mendesak Pemerintah Daerah segera menyelesaikan sejumlah problem. Salah satunya adalah sengketa lahan TNI Angkatan Udara dengan warga lingkar bandara.
“Morotai sudah belasan tahun dimekarkan sebagai otonomi baru. Namun ada beberapa hal sampai sejauh ini belum pernah diselesaikan oleh Pemda Morotai, sebut saja soal sengketa lahan antara TNI AU dan masyarakat lingkar bandara,” ujar Ketua BEM Unipas Rifaldi Madjid.
Rifaldi bilang, tuntutan rakyat menyangkut berbagai masalah. Namun, lembaga eksekutif dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.
“Nah, kira-kira secara kelembagaan pemerintah daerah punya cara problem penyelesaian sengketa lahan TNI AU dan masyarakat lingkar bandara itu seperti apa dan kapan bisa diselesaikan. Karena sengketa lahan ini pihak Angkatan Udara sewenang-wenang ingin menguasai tanah rakyat Morotai. Seperti saat ini AURI sudah mau rebut 1,125 hektare tanah warga, padahal warga Morotai sudah hidup di Morotai ratusan tahun sebelum AURI masuk Morotai,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan Pemerintah Daerah Pulau Morotai tidak tinggal diam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
“Pemda tetap berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat, karena masalah ini bukan masalah yang baru melainkan masalah yang sudah sangat lama, dan tahapan penyelesaian sudah di pusat Kementerian Pertahanan, dan bukan lagi di kabupaten atau provinsi,” terangnya.
“Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, karena saya dengan pak bupati tetap selesaikan masalah lahan ini, karena lahan ini kami pemda juga mau supaya pembangunan daerah ada keseimbangan. Karena satu sisi kita bisa membangun, tapi di satu sisi karena ada sengketa sehingga masyarakat juga tidak bisa membangun,” cetusnya.
Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menambahkan, Pemda tetap punya sikap menyelesaikan sengketa lahan di Morotai.
“Yang belum terselesaikan bersama-sama kita berjuang dengan masyarakat lingkar bandara, dan hal ini kami juga sampaikan ke pemerintah pusat,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan