Rusli–Rio di Hari Kemerdekaan: Mengangkat Martabat Janda dan Lansia Morotai

Oleh: Fahmi Djaguna

Dekan FKIP UNIPAS Morotai

_______

PAGI ini, 17 Agustus 2025, langit Morotai dihiasi awan kelabu yang meneteskan gerimis tipis. Seakan alam ikut menundukkan kepala, mengenang perjuangan para pahlawan yang pernah menukar darahnya dengan kemerdekaan. Di lapangan upacara MTQ Morotai, bendera Merah Putih perlahan naik, berkibar gagah di antara semesta. Setiap mata menatap dengan khidmat, dada bergemuruh oleh lagu kebangsaan yang mengalun penuh wibawa. Angin laut membawa aroma asin Samudra Pasifik, bercampur dengan derap tegas pasukan pengibar bendera yang melangkah seperti gema sejarah.

Suasana haru ini bukan sekadar ritual tahunan. Ada getar emosional yang membuat siapa pun merasa bahwa kemerdekaan adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Dan tepat di momen sakral ini, sebuah pengumuman mengguncang hati rakyat Morotai yakni Bapak Rusli Sibua dan Bapak Rio Cristian Pawane sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai resmi meluncurkan Kartu Morotai Sejahtera (KMS) 2025. Sebuah program bantuan tunai untuk janda dan lansia, Rp 2 juta untuk setiap janda, Rp 1 juta untuk setiap lansia. Janji itu tidak diucapkan dalam ruang tertutup, tetapi di hadapan rakyat, di hari yang menjadi simbol kemerdekaan itu sendiri.

Bagi warga Morotai, nama Bapak Rusli Sibua bukan sekadar catatan birokrasi. Pada periode pertama kepemimpinannya, tahun 2011, ia sudah menorehkan sejarah. “Satu Desa Satu Miliar” program visioner yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Jauh sebelum pemerintah pusat mengenalkan Dana Desa sebagai simbol “kemerdekaan” desa, Morotai sudah merasakannya. Ide itu lahir bukan dari seminar atau studi banding, tetapi dari keberanian melihat desa sebagai pusat kekuatan rakyat. Dan sejarah mencatat, langkah itu menjadikan Morotai pionir dalam membebaskan desa dari ketergantungan fiskal.

Kini, di periode 2024-2029, Rusli kembali bersama Rio Cristian Pawane. Pasangan ini kembali mengusung gagasan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil, bukan mimpi abstrak, melainkan kebutuhan nyata. Lansia dan janda, dua kelompok yang sering terpinggirkan dari sorotan pembangunan, dijadikan subjek utama. Bagi sebagian orang, angka Rp 1 juta atau Rp 2 juta mungkin sekadar nominal. Tapi bagi janda yang menanak nasi untuk anaknya, atau lansia yang hidup dari hasil kebun kecil, angka itu adalah napas tambahan, adalah bukti bahwa pemerintah hadir bukan hanya untuk yang kuat, tapi untuk yang rapuh.

Langkah Rusli–Rio ini bukan tanpa makna politis. Meluncurkannya tepat pada 17 Agustus adalah pesan tersirat bahwa kemerdekaan tidak hanya dirayakan
dengan bendera dan parade, tetapi juga dengan memastikan bahwa setiap warga
termasuk yang paling lemah, merasa merdeka dari rasa takut akan hari esok. Inilah makna merdeka yang sejati dimana kemerdekaan yang memberi rasa aman.

Di Pulau Morotai, kita belajar bahwa politik bukan sekadar urusan perebutan kursi, tapi soal keberanian menepati janji. Rusli-Rio memahami bahwa memimpin bukan hanya merancang gedung megah atau jalan lebar, tetapi juga mengulurkan tangan kepada mereka yang sering dilupakan. Mereka mengerti bahwa di balik angka-angka statistik, ada wajah-wajah yang menua dalam kesunyian, ada perempuan yang kehilangan pasangan namun tetap berdiri demi anak-anaknya.

Program ini adalah bentuk keberanian politik. Di tengah wacana nasional yang kadang terjebak pada jargon, Rusli–Rio mengeksekusinya dengan sederhana yakni uang tunai, langsung ke penerima. Tanpa banyak pintu, tanpa birokrasi berlapis. Sebuah bentuk kepercayaan kepada rakyat, bahwa mereka tahu cara terbaik memanfaatkan bantuan itu. Namun, lebih dari sekadar bantuan tunai, ini adalah simbol bahwa Morotai tidak mau menunggu belas kasihan dari pusat untuk memuliakan warganya. Seperti “Satu Desa Satu Miliar” di masa lalu, langkah ini menegaskan bahwa Morotai adalah tanah yang bisa melahirkan kebijakan progresif dari pemimpin yang dekat dengan denyut rakyat.

Kini, di setiap sudut desa, kabar ini bergaung. Di rumah-rumah papan yang berdiri di tepi pantai, di dego-dego yang terhubung dengan warung kopi tempat para tetua bercerita, nama Rusli-Rio dibicarakan dengan rasa hormat. Tidak hanya karena mereka menang pilkada, tetapi karena mereka menepati janji dan memilih untuk memulainya di hari yang paling sakral bagi bangsa ini.

Sejarah akan mencatat 17 Agustus itu bukan hanya sebagai hari kemerdekaan, tetapi sebagai hari ketika Morotai menambah satu babak baru dengan babak kepedulian yang konkret. Bendera yang berkibar hari itu tidak hanya melambangkan kemerdekaan dari penjajah, tetapi juga kemerdekaan dari rasa
diabaikan. Dan jika kemerdekaan adalah janji yang dipegang teguh, maka Rusli-Rio
telah menulisnya ulang dengan tinta yang lebih tebal, bahwa memimpin berarti mengangkat martabat semua, termasuk mereka yang suaranya sering tenggelam di keramaian. Dari Morotai, kita belajar bahwa kemerdekaan bisa lahir kembali pada setiap kali ada keberanian untuk peduli. Semoga! (*)