Tandaseru — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat menggelar unjuk rasa di depan mapolda Maluku Utara di Ternate, Selasa (20/5/2025).
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes atas penangkapan 11 warga Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang sebelumnya terlibat dalam aksi penolakan aktivitas pertambangan PT Position pada 16–18 Mei 2025.
Dalam unjuk rasa yang digelar selama dua hari berturut-turut ini, massa mendesak Polda Maluku Utara segera membebaskan 11 warga yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menilai tindakan aparat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidup dari ancaman perusahaan tambang.
“Setiap kali warga melawan, mereka selalu dilabel sebagai kriminal kelas kakap. Padahal, mereka hanya mempertahankan hak hidup mereka dari kesewenang-wenangan perusahaan,” demikian kutipan selebaran aksi yang dibagikan massa.
Diketahui, sebanyak 27 orang sempat diamankan dalam aksi penolakan tambang tersebut. Dari jumlah itu, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara dengan dugaan kepemilikan senjata tajam, perampasan, dan pemerasan terhadap pihak perusahaan.
Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Muh. Jamil, mengecam langkah aparat yang dinilainya berlebihan dan sarat dengan upaya kriminalisasi.
“Pernyataan Polda yang menyebut warga membawa senjata tajam dan melakukan tindakan premanisme adalah upaya pengalihan isu. Ini bagian dari narasi yang ingin membenarkan tindakan represif terhadap masyarakat adat,” ujar Jamil dalam siaran persnya.
Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suharyono menyatakan pihaknya tidak memiliki kepentingan dalam konflik pertambangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
“Dari 27 orang yang kami amankan, 16 di antaranya sudah dipulangkan karena tidak terbukti. Penetapan 11 tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif sesuai prosedur hukum,” jelasnya.
Hingga kini, gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Halmahera Timur terus bergulir, seiring meningkatnya kekhawatiran masyarakat adat atas potensi kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan adat.
Tinggalkan Balasan