Tandaseru — Panitia Pemungutan Suara (PPS) pilkada 2024 se-Kota Ternate, Maluku Utara, mengeluhkan honor Desember 2024 yang tak kunjung dibayarkan KPU Ternate. Padahal, saat ini sudah memasuki pertengahan Januari 2025.
Salah satu anggota PPS yang enggan namanya dipublikasikan mengungkapkan, tiap kelurahan di Kota Ternate memiliki tiga orang PPS yang terdiri atas satu ketua dan dua anggota. Ketua PPS mendapat honor per bulan Rp 1,5 juta, sedangkan anggota Rp 1,3 juta.
“Total ada 78 kelurahan di Kota Ternate, berarti ada 234 PPS,” ungkapnya, Rabu (15/1/2025).
Ia menyatakan, tugas mereka sebagai PPS telah tuntas dijalankan. Laporan pertanggungjawaban keuangan pun telah dimasukkan.
“Kami sudah berulangkali tanya di grup, tapi KPU tara mester,” ujarnya.
Menurutnya, sebelumnya KPU beralasan menunggu LPJ semua kecamatan masuk. Hal ini berbeda dengan pembayaran sebelumnya.
“Sebelumnya kalau misalnya kita satu kecamatan sudah masuk LPJ-nya, langsung dicairkan honornya. Kenapa sekarang tunggu semua kecamatan? Masak kerjaan dari 2024 sampai 2025 belum dibayar juga?” kata dia mempertanyakan.
Ia menambahkan, masa kerja PPS pilkada 2024 sampai Januari 2025.
Sementara Ketua KPU Ternate M Zen A Karim yang dikonfirmasi menyatakan Sekretariat KPU masih menunggu semua LPJ keuangan masuk, setelah itu baru honor PPS dibayarkan.
“Karena baru empat kecamatan yang sudah masuk. Memang honor Desember PPS bayarnya di Januari,” ujarnya.
Zen membantah jika sebelumnya pembayaran dilakukan per tiap kecamatan yang LPJ-nya sudah masuk.
“Sebelum-sebelumnya juga begitu, semua kecamatan masuk baru dibayar. Yang jelas honor PPS tetap dibayar karena itu hak mereka. Tapi karena ini menyangkut laporan, jika semua laporan sudah dianggap lengkap maka hak-hak mereka juga akan diterima,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan