Tandaseru — Penyediaan makanan pasien di Instalasi Gizi RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, dinyatakan habis. Padahal Instalasi Gizi adalah unit yang mengelola pelayanan gizi pasien rawat inap.
Informasi yang dihimpun tandaseru.com, mulai Jumat (20/12/2024) pasien rawat inap di RSUD tidak lagi mendapatkan makanan. Hal ini dialami pasien yang dirawat di IGD, ruang interna, bedah, isolasi, ICU, NICU dan ruang anak.
Direktur RSUD Ir. Soekarno, dr. Intan Imelda Englebert Tan, mengakui stok makan minum di Intalasi Gizi mulai hari ini sampai besok mengalami kekosongan.
“Iya benar, stok makanan di rumah sakit ini menipis. Kemarin saya sudah melaporkan ke pimpinan terkait ini. Saya juga sudah sampaikan SPM makan minum ke (BPKAD) tapi sampai sekarang belum ada realisasi dan sampai sore ini tidak ada,” kata Intan saat ditemui awak media di RSUD.
Menurut Intan, ia sudah sampaikan persoalan ini ke Pj Bupati sehingga bisa secepatnya memproses SPM yang sudah diajukan.
“Dan pak Bupati sudah perintahkan ibu Kaban Keuangan untuk memproses, tapi sampai hari ini saya cek belum ada sama sekali progresnya. Yang kami takutkan besok sudah libur dan pasti tidak ada proses cair,” terangnya.
Karena RSUD sudah tidak punya anggaran, sambung Intan, maka untuk belanja bahan makanan sampai sekarang pun tidak bisa.
“SPM itu sudah masuk dari bulan kemarin (November 2024) sampai sekarang belum realisasi. Saya sudah sampaikan ke bu Kaban Keuangan tapi beliau sudah blokir (WhatsApp) jadi memang saya tidak bisa komunikasi, jadi saya langsung ke Pj. Bupati,” akunya.
“Saya juga sudah masukkan PAD tahun 2024 RSUD Ir. Soekarno, saya stor PAD sebesar Rp 1,5 miliar. Harapan saya Rp 1,5 miliar ini bisa mengakomodir SPM yang sudah kami masukkan sebanyak Rp 1,6 miliar dan ini termasuk makan minum pasien,” bebernya.
Sementara itu, Asisten 1 Setda Pemda Morotai, Muchlis Baay, menyatakan persoalan ini pemda dalam hal ini BPKAD harus menanggapi cepat.
“Ini harus cepat diatasi karena stok makanan sudah menipis, kami sudah berkoordinasi dengan pak Bupati agar ditangani. Pak Bupati suruh minta buat SPM permintaan. Makanya permintaan SPM yang harus diantisipasi, misalnya stok 1 bulan, maka pertengahan bulan harus sudah bikin permintaan supaya stok ada terus, dan pak Bupati sudah perintah kadis keuangan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan