Tandaseru — Tenaga kesehatan berstatus PPPK yang bekerja di puskesmas se-Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, melakukan mogok kerja. Mogok kerja juga dilakukan nakes yang bertugas di RSUD Ir. Soekarno.
Penyebab mogok kerja ini tak lain tak bukan adalah tunggakan pembayaran gaji selama dua bulan.
Informasi yang diterima tandaseru.com, mogok kerja dilakukan nakes Puskesmas Daruba, Puskesmas Sabatai, Puskesmas Sangowo, Puskesmas Buho Buho dan Puskesmas Bere Bere.
Samsul, salah satu nakes Puskesmas Bere Bere, Kecamatan Morotai Utara, menyatakan setidaknya 11 PPPK tetap konsisten mogok.
“Iya, semua puskesmas yang ada tenaga PPPK juga ikut mogok, sesuai dengan surat edaran dari himpunan PPPK 2023,” katanya, Kamis (19/12/2024).
Ia mengaku, pemda sudah meminta nakes PPPK aktif bekerja, sebab gaji mereka akan tetap dibayar.
“Kami di PKM Bere Bere total ada 16 orang tetap semua mogok kerja,” tegasnya.
Senada, Mir, nakes Puskesmas Daruba, mengaku dirinya bersama 11 PPPK tetap melakukan mogok kerja.
“Semua ikut mogok kami 11 orang di Puskesmas Daruba semua turun mogok dan sampai hari ini. Kami tetap komitmen,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan dr. Julys Giscard mengatakan dirinya telah melakukan pemantauan pelayanan di masing-masing puskesmas terkait mogok kerja PPPK.
“Di puskesmas juga kami sementara turun juga untuk melakukan imbauan kepada mereka terkait dengan aksi mogok kerja. Ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas maupun di rumah sakit,” ucapnya.
Persoalan ini, kata Julys, Sekda sudah menyampaikan langsung terkait solusi-solusi konkrit pembayaran gaji pegawai tersebut.
“Sementara berproses, karena pemerintah daerah dan DPRD untuk memprioritaskan pembayaran gaji PPPK,” timpalnya.
Mantan direktur RSUD Ir. Soekarno ini berharap keterlambatan gaji PPPK sesegera mungkin dibayar.
“Agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, karena kita khawatirkan berdampak pada pelayanan masyarakat di puskesmas maupun rumah sakit,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.