Tandaseru — Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar demonstrasi menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Selasa (17/12/2024). TPP yang belum dibayar pemda tersebut terhitung empat bulan, yakni September, Oktober, November dan Desember 2024.

Pantauan tandaseru.com, sekira pukul 08:00 WIT para ASN memalang pintu lobi kantor bupati menggunakan kursi dan meja.

ASN kemudian menuju kediaman Pj Bupati dan membakar ban di depan kediaman di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan.

ASN Pulau Morotai saat unjuk rasa menuntut pembayaran TPP. (Tandaseru/Irjan Rahaguna)

Koordinator ASN Subhan Ishak bersama ratusan ASN bersikeras agar Pemda Morotai secepatnya membayar TPP.

“TPP empat bulan belum terbayar, jadi kami ASN menuntut ke Pj Bupati, Sekda dan Kadis Keuangan. Tadi kami sudah ketemu mereka, Sekda lempar ke Pak Bupati terus Pak Bupati lempar ke Kadis Keuangan, tapi tara ada solusi,” kata Subhan.

Menurutnya, ada pula ASN yang belum menerima TPP hingga tujuh bulan lamanya.

“Jadi dinas keuangan belum bayar TPP itu bervariasi, ada yang sampai tujuh bulan tapi yang paling banyak enpat bulan. Tapi kalau itu dibayar untuk tahun anggaran berikut maka pembayarannya akan sama dengan tahun 2023, tidak efektif, jadi jangan bohongi ASN,” tegasnya.

Menanggapi itu, Sekda Morotai Muhammad Umar Ali mengatakan TPP ASN tetap dibayar, akan tetap dilakukan tahun 2025.

“Kita tetap komitmen kami untuk tetap menyelesaikan hak-hak bapak ibu ASN, kemudian sudah kita masukkan peluncuran di 2025 untuk pembayaran TPP,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Suriani Antarani enggan menanggapi lebih jauh soal tuntutan ASN. Bahkan saat ASN menanyakan sisa uang kas daerah, Suriani enggan menjawab.

“Itu tidak bisa saya jawab, karena menyangkut arus kas dan lain-lain itu kewenangannya ada di BPK,” tandasnya.

Sahril Abdullah
Editor
Irjan Rahaguna
Reporter