Tandaseru— Pj Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (2/12/2024).
Pembukaan Kegiatan rakor UKPBJ yang diselenggarakan oleh Biro PBJ Provinsi Malut dengan tema peningkatan kompetensi PBJ dan penguatan kelembagaan UKBPJ menuju Indonesia Emas ini dilaksanakan di Bela Hotel Kota Ternate.
Samsuddin mengatakan, pengadaan barang dan jasa sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan.
“Perbaikan secara terus-menerus dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah merupakan suatu keharusan, agar prosesnya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien dengan tata kelola yang baik,” ujar Samsuddin.
Ia menilai, kegiatan ini sangat penting dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja pengadaan, terutama dalam hal memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar UKPBJ untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa.
“Dengan mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh UKBPBJ, saya berharap agar melalui rakor ini dapat mencari solusi yang efektif melalui diskusi bersama,” ungkapnya.
Samsuddin menambahkan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM dan kematangan UKPBJ, serta berbagi pengalaman dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa baik dari biaya, waktu, dan kualitas hasil.
“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar memberikan penyegaran kepada aparatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Perangkat Daerah lainnya terkait pengadaan barang/jasa, dan kepada para peserta sekalian diharapkan berperan aktif dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ dan penguatan kelembagaan UKPBJ,” ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala Biro PBJ Malut Abdul Farid Hasan mengatakan, dilaksanakannya kegaitan Rakor ini bertujuan untuk peningkatan kerja pengadaan, memdorong perubahan pradigma pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang diahadapi oleh UKPBJ serta mencari solusi yang efektif dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM kelembanggan UKBPJ.
“Semoga pertemuan ini akan dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan dan untuk memecahkan masalah yang terjadi sekaligus mengantisipasi masalah yang akan dihadapi, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Farid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.