Menurut Hastomo, dari ketiga ketentuan tersebut, dapat diketahui, anak berdasarkan hukum positif di Indonesia merupakan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan merekalah yang dilarang dilibatkan dalam kegiatan kampanye politik.
Akibat hukumnya bila melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye menurut dia, dapat dikenakan sanksi pidana (penjara dan/atau denda menurut UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administrasi (pembatalan nama calon dari daftar calon tetap; atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih menurut UU Pemilu.
“Tagal itu, sekali lagi kami mendesak Bawaslu Maluku Utara dan Gakkumdu agar segera mengambil langkah hukum demi menjaga kualitas demokrasi dan berlangsungnya pilkada yang demokratis dan bermartabat,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.