Selain itu, DPRD Morotai juga diminta segera membuat peraturan daerah tentang galian C.
“Stop kriminalisasi terhadap aktivis, kemudian mengaudit Syahbandar, audit bersama Kejari persoalan mafia BBM, segera audit BNPB dan Dinas PUPR terkait dengan mitigasi bencana,” sambungnya.
Orator aksi Rusmiati menambahkan, aksi ini sekaligus mengingatkan 20 wakil rakyat yang baru dilantik supaya tidak hanya duduk diam di gedung parlemen.
“Mulai dari tahun 2017 sampai 2024 ada problematika, dari tahun ke tahun Pemda Morotai tidak menyelesaikan masalah di Morotai. Maka pada hari ini kami minta 20 anggota DPRD yang baru dilantik agar segera menyelesaikan banyak masalah yang diresahkan masyarakat,” tegasnya.
Rusmiati menegaskan, masalah air bersih di 88 desa selama 7 tahun terakhir ini Pemda dan DPRD dinilai tidak mampu mengatasi.
“Maka kami sebagai mahasiswa terus mengawal isu-isu yang ada di Pulau Morotai. Sebab anggota DPRD yang lama, kami nilai tidak mampu menyelesaikan problem yang ada di Morotai,” cetusnya.
Sementara itu, sekitar pukul 17.28 WIT, pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Morotai sementara yakni Muhammad Rizky, serta anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Sukri Rauf, dan Johor Beleu mendatangi massa aksi untuk hearing terbuka.
“Kami menanggapi tuntutan mahasiswa hari ini. Namun hari ini kami 20 anggota DPRD baru dilantik melakukan rapat internal DPRD untuk pelantikan ketua dan wakil ketua DPRD,” ucap Rizky di hadapan massa aksi.
Tanggapan senada juga disampaikan Sukri Hi Rauf. Menurutnya, 20 anggota DPRD baru saja menyelesaikan paripurna pelantikan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.