“Sebab jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Sebelum mencalonkan diri, saya sudah tanyakan lebih dulu ke istri saya, apakah sudah siap menderita bersama untuk melayani rakyat? Jika tidak siap maka jangan,” cetusnya.
Dalam setiap kunjungan, Sultan Husain dan Asrul membuka mata selebar-lebarnya untuk mencatat kebutuhan apa saja yang masih kurang di daerah yang disinggahi mereka. Catatan itu akan diperbaiki setelah diberi mandat sebagai kepala daerah nanti.
“Sekolah-sekolah yang rusak harus diperbaiki agar anak-anak sekolah nyaman. Pelayanan kesehatan tidak boleh pilih kasih,” kata Sultan Husain.
Ia juga mengungkapkan, banyak pihak menyebut kesultanan di Maluku Utara sangat feodal. Padahal, kesultanan sangat terbuka dan menerima semua kalangan dalam lingkungannya.
“Tidak ada protokoler yang berlebihan. Feodalisme bagaimana? Bakudapa Sultan Ternate mudah, Sultan Jailolo mudah, Sultan Bacan juga mudah, Sultan Tidore sangat mudah. Justru pejabat-pejabat yang bilang kesultanan feodal, sesungguhnya feodalisme itu ada pa dorang. Bakudapa deng dorang pe stengah mati sampe. Padahal rakyat adalah tuan,” tegasnya.
Di Kesultanan Tidore, sambung Sultan Husain, dalam aturan Kie dan Kolano, kewajiban pertama yang diatur bukanlah kewajiban rakyat terhadap sultan melainkan kewajiban seorang sultan terhadap rakyatnya.
“Begitu juga konsekuensinya. Ketika sultan melakukan kesalahan, hukumannya lebih berat dari rakyat,” tandasnya.
Senada, Asrul Rasyid Ichsan menyatakan ia dan Sultan sudah bersepakat tidak akan mengizinkan pasangan mereka ikut campur dalam pemerintahan. Selain bukan ranah mereka, hal tersebut dapat berdampak buruk pada pemerintahan.
“Kita sudah lihat banyak pemerintahan berakhir buruk karena ikut campurnya orang-orang yang tidak seharusnya. Karena itu kami sudah bertekad agar pemerintahan HAS dijalankan secara profesional dan bersih dari KKN,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.