Karena itu, tema dan tujuan politik gagasan yang saya maksud di sini juga bermakna luas, mengingat masih banyak kompleksitas yang menjadi pekerjaan besar akan datang. Visi-misi yang menjadi panduan dan arah gerak untuk peta kebijakan masa depan Papua Selatan harus dimulai dengan mengurut satu persatu persoalan, menyelesaikan melalui semua institusi pemerintahan yang dapat berfungsi secara efektif, sehingga dapat menyelaraskan konsep besar pembangunan baik dari pusat hingga daerah.
Paling tidak di tahun pertama kita dapat mempercepat pembangunan kantor gubernur dan pusat aktivitas satuan kedinasan, dan lainnya secara permanen. Seiring dengan itu, program pengentasan kemiskinan juga terus kita gerakkan, agar mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial di Papua Selatan. Sebab, inilah realitas konkret yang harus kita definisikan sebagai program arus utama pembangunan.
Semua kepala daerah di tingkat kabupaten, harus sama-sama saling membuka ruang, bertukar data, harus accessible satu sama lain, dan memaparkan semua bentuk kekurangan di daerah masing-masing. Kiranya ini langkah pertama untuk perlahan menjahit yang masih bolong, dan merangkul yang berserakan. Tidak boleh ide hanya tinggal ide, sehingga kekuasaan yang kita jalankan tidak terkendali dengan baik, konsekuensinya amanah rakyat tak bisa kita jalankan, dan orang lain datang memanfaatkan.
Di sini, kita harus mereformasi semua sektor dengan baik, mengubahnya dengan tampilan yang menarik. Untuk mengubahnya kita memang tidak sendiri, kita ajak semua pihak, misalnya dari swasta kita data berapa banyak pengusaha jasa kontraktor lokal di Papua Selatan yang terbagi dalam empat kabupaten kota, tidak boleh ada monopoli proyek, semua pelaku usaha harus diberi ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik.
Di satu sisi, lajunya sektor ekonomi juga akan terus mengalami peningkatan ketika daya beli masyarakat juga turut meningkat. Yang perlu kita lakukan adalah pemberdayaan ekonomi berbasis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Masyarakat harus difasilitasi, kebijakan fiskal harus tepat sasaran, diberi pelatihan dan perlindungan sehingga tetap eksis sebagai penggerak ekonomi lokal.
Di sisi lain, untuk mewujudkan tampilan menarik terhadap daerah ini juga harus melibatkan peran besar komunitas masyarakat adat, apakah hak-hak ulayat mereka masih terjamin, tidak tergerus oleh arus kepentingan elite? Peran pemerintah harus melindungi, memberikan kesempatan seluas-luasnya agar mereka berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya.
Kembali kepada persoalan politik gagasan, memang harus kita terapkan karena ini cara paling produktif sebagai landasan berpolitik. Kita bangun politik yang berkarakter. Melawan ide dengan ide. Narasi yang kita bangun tidak boleh mengandung ujaran kebencian yang memecah-belahkan. Prinsip demokrasi harus kita jaga. Politik gagasan harus mampu membingkai ulang antara ide dan kekuasaan yang melahirkan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Sekian! (*)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.