Kegiatan ini juga, kata Farid, turut dihadiri seluruh SKPD dan UPTD lingkup Pemprov Malut.

“Sekira 80 persen mereka hadir, sisanya akan menyesuaikan,” katanya.

Ia menambahkan, kegiatan BPBJ ini juga salah satunya mendukung Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Sehingga dalam pertemuan ini juga kami tekankan bahwa ada program KPK terkait MCP, untuk itu RUP harus diumumkan, sehingga kita bisa menjauhi yang namanya sanksi, kami khawatir adanya OTT jilid dua, intinya di forum ini semua harus diperbaiki,” cetusnya.