Menurutnya, dari hasil evaluasi Dinas PMD ada banyak program pemberdayaan yang belum tersinkronisasi dengan baik.

“Yang diharapkan agar ada keberlanjutan pada saat program itu sudah selesai kemudian semua elemen pemberdayaan di Kabupaten Halmahera Barat Pemerintah daerah diantaranya SKPD dan elemen-elemen lain yang di luar pemerintahan daerah di antaranya organisasi Tekad, kehutanan sosial, duta digital, agar terus membangun koordinasi,” terangnya.

Mantan Kepala BP3D ini menyebutkan, banyak kegiatan yang tidak berjalan karena bersentuhan dengan kegiatan lain. Program kerja itulah yang diharapkan dari effort kegiatan ini untuk dapat tersinkronisasi dengan baik.

“Kita juga harapkan agar output dari kegiatan ini itu menjadi referensi bahan bagi pemerintah daerah menyusun kerangka kebijakan yang akan datang misalnya program-program dari Tekad dan lainnya selesai maka pemerintah daerah seharusnya melakukan apa karena ini ada keberlanjutan,” ujarnya.

“Kemudian harapan kedua terjadinya sinkronisasi dari program-program kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemberdayaan yaitu Tekad dan sebagainya,” sambung Julius.