Berharap kepada Penjabat Gubernur, ‘Cara Baru’ Kita Menyelesaikan Masalah

Mari mengingat-ingat lagi, atau bahkan sedikit merenung: dua kali periode kepemimpinan daerah definif, di provinsi yang sering dibanggakan sebagai pusat peradaban karena latar sejarah dan kesultanan ini, sejak pertama dimekarkan, harus berakhir dengan fakta paling memilukan dalam sejarah peradaban. Nyaris tak ada lagi latar sosial, kompetensi dan pengalaman hingga rekam jejak seseorang yang bisa jadi alasan orang untuk berikhtiar memilih pemimpin berikutnya, yang dipandang ideal, yang tersisa beberapa waktu ke depan ini. Apa yang bisa kita banggakan dari fakta yang serba paradoks ini.

Beberapa waktu lalu, saya pernah menulis obsesi sama, ketika menaruh harapan pada lanjutan kepemimpinan daerah periode berjalan. Saya mengutip dan memberi judul dari tema sang pemimpin yang ‘ketiban berkah’ ini, ketika memberi sambutan pada apel perdana di kantor pemerintahan provinsi, lain koki lain masakan. Faktanya beberapa waktu kemudian, justru bermunculan banyak masalah yang memicu pelambatan proses berjalannya roda pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, hingga menuai turun tangannya para pemegang otoritas di kemanterian terkait di Jakarta. Jangan bicara dulu soal asas dekonsentrasi. Lain koki lain masakan, ternyata nyaris tak beda, sama ‘cita rasa’ masakannya.

Hal yang paling dihindari dalam kepemimpinan di lembaga pemerintahan yang tugas pokoknya adalah memberi layanan adalah adanya ‘turbulensi’ akibat segala sub sistem tak berjalan baik atau tak beraturan hingga saling tabrak karena resikonya akan diterima oleh objek penerima layanan, publik.

Kepemimpinan secara teoritik memang menyaratkan banyak hal. Almarhum Nurcholish Madjid menggambarkan paket kepemimpin Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perpaduan ideal ketika Indonesia di awal-awal pertumbuhan saat itu, di mana kebutuhan membangun kesejahteraan harus berjalan paralel dengan kebutuhan mengkonsolidaikan keindonesian kita karena masih di pandang sangat rapuh. Soekarno yang sangat paham karakter manusia Indonesia, mewakili sosok pembangun solidaritas [solidarity maker] dan Muhammad Hatta sebagai seorang ekonom, merepresentasikan figur pemecah masalah, pencari jalan keluar [problem solver] bagi kesejahteraan rakyat. Ini sebetulnya bisa jadi panduan meski agak situasional.

Nyaris 25 tahun berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi, kita masih berkutat di soal-soal paling primordial, siapa dan dari kelompok mana, mendapatkan apa. Pemilihan kepala daerah secara langsung makin kuat memberi dasar bagi terbangunnya solidaritas atas nama kelompok. Latar wilayah yang berpulau plus potensi suku yang beragam, makin melengkapinya. Fakta bahwa heterogenitas dan keindonesian kita di Maluku Utara belum terkelola secara baik menjadi potensi kekuatan pembangun. Bandingkan dengan daerah lain yang saat mekar, punya titik nol yang sama.

Seorang karib iseng bertanya seperti apa sosok pemimpin daerah Maluku Utara ke depan. Saya bercanda, menjadi mahasiswa masih lebih sulit. Kita harus meyakinkan pihak ‘calon donatur’ termasuk pemerintah daerah dengan argumen yang macam-macam, yang tertulis di proposal kegiatan untuk mendapatkan biaya. Di pemerintah daerah, tanpa proposal pun, dana transfer yang bersumber dari DAU dan lain-lain, sudah pasti ada. Tinggal berpikir merencanakan kebutuhan di APBD. Seorang pemimpin yang hebat dan visioner, bahkan dengan mudah bisa mengendalikan pemerintahan dari rumah saja di era ini, tidak sulit.

Soal figur, saya masih cukup punya optimisme, kita punya banyak mantan kepala daerah satu level di bawahnya yang pernah teruji di daerahnya, punya rekam jejak prestasi kepemimpinan yang menonjol. Juga banyak yang punya pengalaman di pemerintahan. Tak kurang. Yang kurang adalah kita memilih dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Kita butuh makan mendesak karena ‘keburu mati’ tetapi tidak memilih ahli ‘cari makan’ karena punya hubungan emosional lain, padahal itu tidak membuat jadi kenyang seketika. Bukan ahli ekonomi yang lincah ketika di butuhkan saat sedang lapar.

Jika sekadar merencanakan kebutuhan daerah di rentang paling lama dua periode, mungkin banyak yang bisa jadi kepala daerah. Tetapi berpikir implikasi kebijakannya yang berkelanjutan, menjangkau waktu yang panjang, itu butuh pengetahuan, pengalaman, kemampaun berpikir dan visi yang hebat bukan gaya-gayaan. Banyak fakta kebijakan kepala daerah di masa lalu, di-reset kepala daerah berikutnya karena mungkin di anggap ‘keliru’ meski itu mengorbankan sumber daya yang besar. Sama dan sebangun, prestasi kepemimpinan yang bagus dari kepala daerah sebelumnya, dibuat ‘rusak’ oleh kepala daerah setelahnya. Sama artinya memprogramkan kegagalan karena kurang kemampuan berpikir dan visinya. Saya membayangkan ada riset tentang hal-hal begini dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah saja, mungkin cukup besar sumber daya dan investasi yang mubasir dari uang rakyat yang memilih mereka.

Beberapa hari lalu, saya diminta oleh salah calon gubernur untuk ikut memboboti draft visi-misinya melalui sebuah forum Zoom Meeting dari berbagai kalangan dan latar. Saya merasa mendapatkan kehormatan ini sekaligus kesadaran bahwa calon pemimpin yang serius, punya visi dan karakter kuat, senantiasa menjadikan pendapat dan pandangan publik sebagai bagian integratif dan kolaboratif dari visi dan gagasan pribadinya.

Visinya bahkan telah memimpikan Maluku Utara, dengan segala potensi yang dimiliki, paling tidak, harus menjadi etalase kemajuan di Indonesia timur, sesuatu yang terkesan sangat masuk akal dari aspek analisis lingkungan strategis regional kawasan yang tergambar dari paparannya. Idealnya, visi pribadi dan orisinil dari seorang calon kepala daerah harus mewarnai visi daerah yang bakal dipimpinnya. Dan semua itu sangat sederhana parameternya jika kita punya cukup modal kewarasan.