Berharap kepada Penjabat Gubernur, ‘Cara Baru’ Kita Menyelesaikan Masalah

Oleh: Anwar Husen

Kolomnis/Tinggal di Tidore

_______

BABAK baru dimulai lagi menandai fase kepemimpinan di daerah ini, Provinsi Maluku Utara. Publik Maluku Utara dibuat terpana dengan ‘drama’ dari babak kepemimpinan di periode ini, dua babak dengan akhir cerita yang nyaris tak beda. Praktis menambah panjang catatan kelam konflik kepentingan yang mendera.

Di WAG dan platform media sosial lainnya di beberapa hari terakhir ini, banyak berseliweran informasi hingga diskusi soal siapa yang nantinya menjadi Penjabat Gubernur Maluku Utara pasca berakhirnya tugas pelaksana tugas gubernur di 10 Mei 2024 kemarin. Mungkin karena merindukan pengelolaan pemerintahan yang bisa berjalan baik dan stop bikin malu-malu atau karena ada motivasi lain, entahlah.

Jika semangatnya karena mendambakan pengelolaan pemerintahan ini bisa berjalan normal hingga berimplikasi baik pada banyak hal, maka tugas itu beralih menjadi kewenangan penjabat gubernur. Artinya, itu memalukan: paket kepemimpinan definitif yang dipilih langsung dalam pemilihan kepala daerah, harus mewariskan ‘pekerjaan rumah’ yang berat di akhir periodenya, sambil berharap tugas berat itu di selesaikan oleh seorang penjabat, aparatur sipil negara yang ditunjuk karena memenuhi syarat-syarat tertentu, yang tugas pokoknya memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Publik Maluku Utara mahfum apa tugas berat itu. Ini tidak saja lucu tetapi juga memalukan.

Setidaknya, fakta ini memberi isyarat tentang banyak hal. Satu di antaranya, kita gagal, kalau tak menyebut yang lebih ekstrem lagi. Suka atau tidak, itulah fakta yang tersaji, ‘drama Korea’ datang silih berganti, berbabak-babak.

Mantan Danlanal Ternate, yang kebetulan orang Maluku Utara yang kini berdomisili di Jakarta mengabarkan lewat keluarganya bahwa dia begitu tak habis pikir melihat persepsi dan perilaku kita di Maluku Utara soal urusan politik praktis. Sebut saja soal pemilihan kepala daerah. Hampir semua kalangan dan strata turut membahas tanpa henti. Mulai dari politisi, aparatur sipil negara, para pedagang di pasar-pasar tradisional hingga para petani di kebun-kebun. Pandangan ini bisa benar. Simak saja tema obrolan di WAG, media sosial Facebook, cerita-cerita lepas di emperan hingga di kedai kopi.

Senior Syaiful Bahri Ruray, mantan anggota DPR-RI yang kini berdomisili di Jakarta mengisahkan cerita temannya, seorang guru besar di sebuah universitas di Bandung. Dia bertanya pada ko Ipul, sapaan akbar Syaiful, di Maluku Utara itu, apa tidak ada cara lain lagi untuk mempopulerkan daerahnya selain membuat masalah. Syaiful mengomentarinya di WAG kami, seakan-akan kita ditakdirkan jadi provinsi paling bermasalah, yang dibangun tanpa ‘campur tangan’ Tuhan.

Syaiful juga mengonfirmasi pendapat akademisi Universitas Gajah Mada, Cornelis Lay, yang sering mengisi materi di DPRD provinsi Maluku Utara di awal-awal mekar saat itu, dan risetnya tentang Maluku Utara yang dibiaya Bank Dunia sudah dibukukan itu. Mendiang Cornelis Lay menyebut bahwa birokrasi adalah segalanya bagi orang Maluku Utara. Mereka mempertuhankan birokrasi. Semua akan dilakukan meski itu memutus persaudaraan, persahabatan sekalipun, demi jabatan di birokrasi. Orang Maluku Utara baginya adalah kaum pemuja birokrasi. Mendiang Cornelis ini juga yang memimpin tim riset UGM, yang tidak merekomendasikan ibukota provinsi Maluku Utara, Sofifi, untuk dimekarkan karena sama dengan membunuh Tidore.

Mari sedikit bernostalgia. Kohesi sosial yang dibangun atas dasar rasa senasib dan sepenanggungan, semuanya sama kadar pijakan emosionalnya. Tetapi tidak pada akhirnya, ketika kepentingan setiap orang ataupun kelompok orang mulai berbeda. Saya sering memberi analog ketiga warga memulai membangun tempat ibadah secara swadaya. Hampir tak ada sekat. Rasa ikhlas dan tulus seperti berada di puncak emosional warga. Orang saling bahu membahu, nyaris melebihi ikatan darah dalam sebuah keluarga. Tetapi pandanglah sedikit ke dalam, ketika tujuan tadi telah dicapai, tak beda situasinya orang berebut harta warisan. Orang saling berebutan untuk menjadi yang ‘paling berkuasa’ atas tempat ibadah tadi.

Mirip kisah awal perjuangan mengubah status daerah ini menjadi provinsi sendiri di saat itu. Harkat, martabat hingga harga diri adalah taruhannya. Yang menunjukan ekspresi ketidaksetujuan atau bahkan menentangnya secara terbuka, bisa-bisa bertaruh nyawa meski itu kerabat sendiri.

Tetapi pandanglah fakta setelahnya, di momentum ‘perebutan’ pemimpin puncaknya yang bernama gubernur. Baik saat dipilih melalui lembaga perwakilan hingga saat pemilihan langsung dalam pemilu. Semua kita, yang hanya menonton ataupun mungkin jadi bagian pelakunya dan masih hidup hingga saat ini, plus masih berotak waras, pasti masih segar kala mengingat-ingatnya.