Tandaseru — Pelaksana tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Provinsi Maluku Utara Abdul Farid Hasan mengungkapkan, sejauh ini baru 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2024, dari total 46 OPD.
Farid menjelaskan, keterlambatan penginputan RUP disebabkan karena adanya dinamika di internal Pemprov Malut beberapa waktu lalu yang sempat memperlambat proses cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Sebenernya kendalanya karena keterlambatan DPA kemarin, dan pengguna anggaran belum ditetapkan PPK,” ujar Farid saat ditemui di Kantor Gubernur Malut di Sofifi, Selasa (7/5/2024).
Ia menambahkan, penginputan RUP saat ini menggunakan sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga tidak dapat diinput secara manual. Diharapkan setelah penginputan RUP, selanjutnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) setiap OPD secepatnya mempersiapkan dokumen pengadaan barang.
“Kami berharap agar OPD yang belum melakukan penginputan RUP untuk secepatnya. Sebab, di bulan Mei sudah harus dilakukan proses tender, karena DPA sudah cetak,” ungkapnya.
Farid bilang, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan berbagai OPD dilingkup Pemprov Malut, tujuannya apalagi untuk mempercepat penginputan RUP.
Tinggalkan Balasan