Peluang untuk mempertimbangkan kondisi rakyat akan dipastikan lebih kecil, ketimbang pendapatan pribadi melalui tender proyek dan atau mengedepankan rasa pada keberadaan birokrasi. Lalu apa yang kita harapkan dari wakil rakyat semacam ini? Nanti juga disayangkan.
Beberapa pengalaman besar yang dapat dipelajari, akibat lemahnya fungsi pengawasan DPRD, sistem birokrasi di Maluku Utara mengalami kebobrokan yang sangat fatal. Tercatat kasus yang lagi trend, adalah problem suap-menyuap jabatan dan proyek, serta beberapa persoalan lainnya diberbagai daerah wilayah Maluku Utara belum juga terselesaikan.
Meski demikian, kita perlu menyadari bahwa setiap wakil rakyat yang terlahir melalui tahapan demokrasi yang hak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat. Artinya, sekuat apapun intervensi kekuasaan dan permainan money politic itu dimainkan, sepanjang rakyat menghargai hak politiknya lebih dari uang dan kekuasaan, demokrasi kita akan membaik dan melahirkan wakil rakyat berkualitas.
Sayangnya, sepanjang proses perpolitikan di Maluku Utara, kita (masyarakat) hanya bisa menyesali apa yang telah terjadi. Namun ketika momentum itu tiba lagi, gaya dan cara lama kembali kita lakukan. Alhasil, daerah kita terus mengalami ketertinggalan dari berbagai segi pembangunan. Selamat menanti kenerja para wakil rakyat yang baru. Salam demokrasi! (*)
Tinggalkan Balasan