Kedepannya, kata Armin, pihaknya akan membuat FGD yang lebih fokus lagi ke indikator masalah, semisalnya untuk indikator kebebasan.

“Kita kumpul stakeholder atau lembaga yang berkaitan dengan kebebasan. Lalu berikut menyangkut dengan kelembagaan, salah satu fungsi kelembagaan belum maksimal, kita melakukan diskusi bersama sehingga mendapatkan masukan dari mereka, apa yang mereka lakukan bisa mendorong meningkatkan indeks demokrasi di Provinsi Maluku Utara,” tandas dia.