Tandaseru — Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan pemerintah daerah (Rakorwasda) se-Provinsi Maluku Utara, Selasa (20/2).

 

Rakorwasda dengan tema, “Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan” ini berlangsung di aula Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara dan dihadiri Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, para Koordinator Pengawasan Bidang di lingkungan BPKP Maluku Utara, Sekda serta Inspektur se-Provinsi Maluku Utara.

 

Ketua Panitia Albertus Mugi Susanto selaku Koordinator Pengawasan Bidang APD saat membacakan laporan, menyampaikan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah atas hasil pengawasan BPKP terkait perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, kualitas akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja, sinergi program pemerintah daerah dengan program prioritas/strategis pemerintah pusat, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pengeloaan BUD dan BLUD termasuk BUMDes.

 

“Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko sebagai rujukan dalam mengelola keuangan dan pembangunan di Maluku Utara,” kata Mugi.