Lalu program yang anggarannya tidak rasional, seperti hanya bisa didanai Rp 50 juta dibuat Rp 200 juta.

“Inilah tugas tim untuk mengevaluasi dan hasilnya akan disampaikan ke Bupati, dan selanjutnya Bupati yang akan menentukan kegiatan mana yang akan dibintangi. Menurut saya ini adalah bagian dari penyehatan APBD Halbar sebenarnya, agar kita menekan pendapatan-pendapatan yang tidak rasional atau belum jelas, pendapatan yang kita buatkan tetapi sumber pendanaannya belum jelas,” terang Julius.

Ia menambahkan, selama ini cara pemda beranggaran seperti itu, yakni membuat kegiatan yang anggarannya Rp 1 triliun sementara pendapatan hanya Rp 600 miliar. Akhirnya yang dilakukan mendongkrak pendapatan untuk dinaikkan, dan ditambah menjadi Rp 400 miliar sementara pendapatan itu tidak jelas.

“Akibatnya kegiatan tersebut dilaksanakan, ketika dilaksanakan anggaranya tidak ada, menambah utang di tahun berikut. Ini yang kemudian membebani, membuat APBD kita tidak sehat. Ini sudah didiskusikan bersama dalam rapat, dan itu akar masalah yang harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan sampai hari kiamat pun kita seperti ini,” pungkasnya.