Kita semua tahu, pembangunan yang dirancang Pemerintah dimaknai sebagai suatu proses perencanaan (social plan) untuk membuat perubahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan bagi warganya. Konseptualisasinya merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera. Tolok ukurnya tidak hanya semata soal pendapatan per kapita, namun lebih dari itu, harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Sejak awal, saya pernah mengatakan bila membangun Kota Ternate bukanlah sebuah perkara mudah. Butuh waktu dan pikiran besar. Apalagi secara kontekstual, ada banyak kompleksitas masalah yang perlu diselesaikan secara serius, seperti misalnya ancaman krisis air bersih, lingkungan yang kotor, rendahnya ketersediaan ruang publik, urbanisasi warga luar kota, ekonomi mahal, kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan tingginya ancaman bencana hingga mentalitas birokrasi yang masih mengagungkan semangat “puja-puji”. Meminjam istilah sahabat saya, Rosydhan Arby, kota yang besar sejarahnya ini disatu sisi memiliki persoalan serius seperti hal daya tampung kota yang kian hari makin sempit sampai pengelolaan birokrasi yang kurang efektif. Semua itu tentu membutuhkan effort besar untuk menyelesaikan segala masalah kota. Dengan kata lain, menyelesaikan persoalan kota di Ternate adalah soal keberanian.

Sebagai seorang yang tinggal di Ternate, kita semua tentu bisa mengerti, bahwa Kota Ternate mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan kesenjangan di Maluku Utara. Banyak penelitian mendapati wilayah perkotaan bertanggung jawab atas 50 persen kemiskinan warga di sebuah provinsi. Pembangunan kota yang maju dengan peningkatan ekonomi baru bisa menjadi upaya terhadap penurunan kesenjangan itu. Tentu dengan tidak mengabaikan gagasan besar warga kota.

Keterlibatan pikiran warga kota dalam pembangunan akan membantu meningkatkan efisiensi, legitimasi, dan transparansi pengambilan keputusan. Dengan merangkul dan mendorong partisipasi warga kota memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat.

Ke depan, pemangku kebijakan di Kota Ternate sudah sepatutnya bertekad membuat kota ini menjadi tempat tinggal yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Mereka harus bisa merencanakan dan merancang kota yang berwawasan lingkungan, menyediakan ruang terbuka hijau, mengolah air yang lestari, mengelola sampah, mengembangkan infrastruktur transportasi berkelanjutan, menerapkan persyaratan bangunan hijau, memanfaatkan energi terbarukan, dan memberdayakan komunitas warga kota secara baik. Kebijakan pembangunannya diharapkan dapat berbasis berkelanjutan yang mendukung kepentingan warga kota. Dan semua itu tentu dengan tidak mengabaikan gagasan warga kota. (*)