Tandaseru — Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Maluku-Papua menggelar Lokakarya Penyusunan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial (Strengthening of Social Forestry) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bidadari Kantor Pemkab Halbar, Rabu (8/11).
Lokakarya tersebut dihadiri Sultan Jailolo, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Malut, Sekda Halbar, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Halbar, Kepala DPM-PD Halbar, Kepala Balai PSKL Wilayah Maluku Papua, Perwakilan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta Kelompok Kerja Perhutanan Halmahera Barat.
Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani dalam sambutannya menyampaikan, Perhutanan Sosial merupakan salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
Selain itu, sambung Endah, perhutanan sosial juga merupakan perwujudan dari Nawacita kesatu, keenam dan ketujuh yaitu negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagian besar penduduknya masuk dalam kategori miskin,” ucapnya.
Endah mengatakan, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan penduduk, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
“Capaian Perhutanan Sosial Nasional sampai dengan bulan November 2023 telah dikeluarkan sebanyak 9.019 SK Persetujuan Perhutanan Sosial seluas 6.073.184 Ha kepada 1.265.298 Kepala Keluarga, dari target capaian luasan Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta Ha,” terangnya.
Tinggalkan Balasan