Terkait tuntutan mahasiswa atas keberpihakan pemkot pada tiga kecamatan terluar, Batang Dua, Hiri dan Moti melalui program BAHIM, Tauhid mengaku saat ini Pemkot Ternate memberikan perhatian serius melalui program BAHIM dan data keberpihakan tersebut juga dimiliki pemkot.
“Yang jadi persoalannya itu hanya benturan, dan sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Khusus petugas Satpol PP saat itu kita akan lakukan evaluasi seberapa jauh upaya penanganan aksi sesuai dengan SOP yang ada. Sementara berkaitan dengan tuntutan (pencopotan Kasatpol PP) saya kira ada prosedur dan tidak segampang hari ini harus dicopot, tidak seperti itu. Karena ada mekanisme dan evaluasi secara menyeluruh. Prinsipnya pada waktu yang akan datang harus dijaga,” tandasnya.
Sementara itu, Ketum IMM Cabang Ternate Irfandi Ummaternate menyebutkan, pihaknya tetap mengawal proses evaluasi yang akan dilakukan, meski permohonan maaf telah disampaikan Wali Kota.
“Kami akan datang kembali dan menanyakan tahapan evaluasi sampai di titik mana, karena sesuai tuntutan kami agar tidak terulang lagi maka Kasatpol PP haru diberhentikan dari jabatannya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.