Sementara itu, kinerja sektor keuangan hingga akhir Juli 2023 masih positif meskipun melandai dengan pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Berikutnya, kinerja fiskal regional Maluku Utara sampai dengan September 2023 tumbuh akseleratif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp 3,40 triliun (99,52% dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 49,30% (yoy).
Kenaikan PPh Non-Migas masih menjadi unggulan yang menunjang pertumbuhan pendapatan APBN sebesar Rp 871,08 miliar (72,33%). Sama halnya dengan pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 10,29% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 11,75 triliun (67,65% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.
“Secara spasial, realisasi belanja daerah regional Maluku Utara masih ekspansif diikuti dengan realisasi pendapatan daerah yang turut meningkat. Hingga akhir September 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp 7,70 triliun (54,10% dari target), naik sebesar 4,45% (yoy). Di lain sisi, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp 7,44 triliun (46,52% dari pagu), meningkat 12,94% (yoy),” tambah Tunas Agung.
Pada kesempatan tersebut, ia juga turut menyampaikan progres proyek geothermal di Halmahera Barat oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). Proyek dengan nilai sebesar US$30 juta ini dilaksanakan di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat.
Dengan penilaian awal sebagai sistem panas bumi dengan entalphi tinggi suhu tinggi karena terhubung dengan gunung berapi Idamdehe dan Jailolo, dari penilaian BPP saat ini, perhitungan keekonomian proyek adalah layak secara ekonomi. Hingga Oktober 2023 proyek ini telah sampai masuk Penyusunan UKL-UPL, ESIA, dan dokumen turunan safeguards lainnya.
Sesuai rencana, diharapkan pada tahun 2024-2025 telah memasuki tahapan pengeboran sumur eksplorasi setelah melalui tahap persiapan dan desain.
Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini yaitu berupa Reviu Ketimpangan Fiskal Horizontal Antar Daerah di Maluku Utara. Dari hasil analisis, diketahui bahwa ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal di wilayah Maluku Utara masih cukup tinggi, dilihat dari tingkat ketergantungan pemda terhadap dana transfer serta kesenjangan pendapatan antar daerah.
Tinggalkan Balasan