“Berdasarkan data Kemenkes, Prevalensi Angka Stunting Maluku Utara di tahun 2022 berada pada 26,1% artinya masih di atas rata-rata nasional yaitu 21,6% sehingga Pemerintah Daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota harus kerja ekstra dalam mencapai target nasional sebesar 14% dengan mengerahkan segala upaya baik sumber daya manusia sampai sumber lainnya,” ucapnya.
“Semua TPPS secara vertikal harus terus berkomitmen dan berkolaborasi sesuai perannya untuk melakukan berbagai upaya dengan berfokus pada lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting,” harap Wagub.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin menyampaikan kegiatan rakor dan evaluasi TPPS ini merupakan penguatan peran dan fungsi dari TPPS secara berjenjang dan berkesinambungan.
Ia menyampaikan, rapat evaluasi ini dilakukan untuk melihat upaya penekanan stunting oleh Pemprov Malut tahun 2024 sebesar 14% sesuai target nasional.
“Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan Tahun 2022 menunjukan, Provinsi Malut berhasil menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 4,5% dari angka 24,5% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2022,” ujarnya.
“Penurunan Stunting di provinsi Maluku Utara berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021-2022, Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1.4% dari angka 27.5 % menjadi 26.1%, sementara target provinsi maupun target nasional tahun 2024 harus mencapai 14%,” lanjut mantan Kepala BKKBN Sulawesi Barat ini.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.