Mantan anggota DPRD Halbar ini mengatakan, semua OPD harus terus melakukan implementasi 7 program pemerintahan JUJUR. Selain itu, Bupati juga menegaskan ada beberapa dinas yang mengelola DAU mandatori agar diarahkan untuk memperkuat kegiatan di Dinas PUPR, misalnya pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar anggaran DAU dialihkan ke Dinas PUPR.

“Karena di Dinas PUPR membutuhkan banyak ke peningkatan infrastruktur jalan, jembatan dan lain termasuk soal memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan lainnya,” ujarnya.

Politikus Partai Nasdem menegaskan, setiap OPD yang memiliki kegiatan dari Dana PEN yang belum tuntas agar segera dituntaskan. Bahkan, ia meminta agar OPD turun langsung memonitor semua kegiatan yang bersumber dari dana PEN.

“Jadi SKPD yang kelola anggaran PEN itu jangan cuma memantau dari jauh. Tapi harus turun langsung kroscek kegiatan yang belum selesai,” tandasnya.