Sama halnya dengan pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 14,99% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp 10,47 triliun (60,60% dari pagu belanja). Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil) yang signifikan.
“Secara spasial, di tengah belanja daerah regional Maluku Utara masih mengalami ekspansif, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terkontraksi. Hingga akhir Agustus 2023, pendapatan daerah (konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara) terealisasi sebesar Rp 6,69 triliun (42,92% dari target), menurun sebesar 1,72% (yoy). Di lain sisi, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp 6,58 triliun (41,17% dari pagu), meningkat 5,34% (yoy),” tambah Tunas Agung.
Ia juga menyampaikan potensi pengembangan sentra industri peternakan ayam di Maluku Utara. Ini sejalan dengan kebutuhan Maluku Utara yang sangat tinggi terhadap konsumsi daging ayam yakni sebanyak 1.862 ton per tahun (2022) sementara produksinya masih sedikit yaitu sebanyak 63,67 ton per tahun (2022).
Dengan pengembangan sentra industri peternakan ayam, diharapkan dapat menekan harga ayam pedaging dan telur di Maluku Utara guna mewujudkan kemandirian pangan di Maluku Utara. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya terkait dengan biaya produksi yang cukup besar karena minimnya ketersediaan pakan, teknologi, dan sarana produksi yang masih terbatas di Maluku Utara sehingga harganya cenderung tinggi.
Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini yaitu berupa Reviu Ketimpangan Fiskal Horizontal Antar Daerah di Maluku Utara berdasarkan perhitungan Indeks Williamson yang mengukur kesenjangan pada pembangunan suatu wilayah dan Entropi Theil yang menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode waktu tertentu.
Pada kedua indeks tersebut, apabila nilainya semakin mendekati 0, maka menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh semakin baik. Dari hasil perhitungan Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat ketimpangan fiskal dan pembangunan di Maluku Utara cukup rendah, dengan indeks rata-ratanya sebesar 0,008 di tahun 2022.
Sementara itu, berdasarkan Indeks Entropi Theil yang memberikan gambaran lebih rinci
mengenai ketimpangan sosial, menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah Kabupaten/Kota Maluku Utara sangat baik, dengan rata-rata di bawah 0,014 pada tahun 2022.
Tinggalkan Balasan