Ia menjelaskan, soal pengadaan kapal itu sudah dilakukan klarifikasi pengumpulan keterangan dan data.
“Itu sudah diaudit oleh Inspektorat yang dinyatakan semua sudah lengkap, tidak ditemukan dan penyimpangan,” jelasnya.
Sedangkan soal masalah tunjangan kades dan perangkat desa selama 2 bulan senilai Rp 7 miliar, kata dia itu hanya keterlambatan pembayaran.
“Karena memang keuangan di pemda, kalau mengenai prosedurnya bagaimana, itu dari pemda yang lebih tahu. Tapi yang pasti itu hak mereka dan itu akan dibayarkan,” katanya.
Ditanya bagaimana respon Kejagung RI terkait demonstrasi, Sobeng bilang Kejagung tidak menggubris tuntutan tersebut.
“Kalau dari Kejagung hal-hal semacam itu mungkin tidak akan direspon ya, kecuali data yang valid yang disampaikan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan