Halmahera Barat Terima 999 PPPK, Gaji dari Pemerintah Pusat

“Gaji PPPK itu tetap di-APBD-kan, tetapi dia model DAU masuk pada belanja gaji juga. Jadi bukan beban APBD murni, semua dari pusat. Kalau dari daerah tentu kita tolak karena kondisi keuangan, karena ini dari pusat jadi kita terima,” pungkasnya.