Perpu Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilu Mendesak

Ketiga, bahwa praktik transaksi uang yang diduga terjadi pada seleksi penyelenggara Pemilu harus diberi perhatian serius. Maka diminta kepada KPK untuk meningkatkan intensitas pemantauan dan pencegahan praktik suap dalam seleksi penyelenggara Pemilu.

Keempat, bahwa civil society sebagai benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman dari bangsa sendiri. Maka civil society harus bergerak maju menolak dan melawan praktik politik uang dalam Pemilu maupun pemilihan lainnya.

Kelima, bahwa praktik politik uang merupakan bagian dari praktik korupsi. Maka saatnya materi anti korupsi dijadikan sebagai materi pokok yang harus diajarkan sejak dini di sekolah formal. Materi anti korupsi harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal.

Keenam, bahwa kedaulatan rakyat di bidang politik diwujudkan dalam kebebasan tiap individu untuk memilih atau tidak memilih Parpol, Paslon, dan perseorangan peserta Pemilu. Maka demi kemerdekaan dan kedaulatan rakyat diminta kepada seluruh rakyat untuk tidak memilih Parpol atau calon, baik caleg, capres/cawapres, cakada, cawakada, maupun calon perseorangan yang menggunakan politik uang.

Ketujuh, bahwa praktik politik uang mutlak menjadi tanggung jawab Parpol. Maka Parpol memiliki kewajiban untuk menertibkan setiap calon yang diajukan agar memiliki komitmen untuk menghentikan praktik politik uang. Bagi caleg yang melakukan praktik suap melalui pemberian uang dan sembako dalam berbagai pertemuan pra Pemilu harus diberi sanksi pembatalan calon.

Kedelapan, bahwa salah satu bentuk sanksi terhadap Parpol yang membiarkan praktik politik uang adalah penghentian pemberian bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBN dan APBD. Negara tidak memiliki kewajiban membiayai Parpol yang merusak rakyat.

Kornas menyadari bahwa praktik politik uang tidak mudah dihentikan. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mengakhiri dan menghentikannya. Kornas meyakini bahwa kualitas Pemilu dapat ditingkatkan jika dan hanya jika semua pihak berkomitmen untuk menghentikan seluruh praktik politik uang dalam Pemilu. (*)