Menurut dia, wali kota harus segera mengambil langkah political will dengan mengutamakan hati nurani terhadap masalah kebutuhan infrastruktur ini, bukan malah memperhitungkan dari sisi untung-rugi
Pemerintah Kota Ternate pun harus segera melakukan tender proyek lanjutan dermaga Hiri, sesuai plot anggarannya di APBD 2023 yakni senilai Rp 2,2 miliar.
“Tendernya harus dalam pekan ini juga. Jangan diperlambat,” tegas Wawan.
Mengenai janji pemerintah ini, pihaknya kata Wawan, juga mendesak agar DPRD Kota Ternate segera memanggil Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kota Ternate untuk lebih memperjelas persoalan penambahan anggaran sesuai rancangan Dinas PUPR Kota Ternate, kurang lebih Rp 12 miliar.
Wali Kota Ternate pun diminta agar segera mengevaluasi transparansi penggunaan anggaran di Kantor Camat Pulau Hiri sekaligus mengevaluasi kinerja birokrasi dari camatnya.
“Selama ini Camat Pulau Hiri tidak punya langkah transparansi ke publik Hiri mengenai anggaran pembangunan di Kecamatan Hiri,” cetus dia.
“Hingga saat ini juga, warga Pulau Hiri tidak tahu apa program nyata yang inovatif dari pemerintah Kecamatan Pulau Hiri. Selama ini, Pemerintah Kecamatan Pulau Hiri terkesan tidak punya konsep yang terstruktur untuk pengembangan Pulau Hiri sesuai potensi pulau,” keluhnya.
Selain masalah dermaga, Pemkot Ternate juga diminta memperhatikan pelayanan kesehatan di Pulau Hiri karena fasilitas yang dimiliki Puskesmas Hiri sangat minim. Warga pun menuntut mobil ambulance baru serta pelayanan rawat inap di Puskesmas.
Kemudian persoalan tenaga dokter yang hanya 1 orang namun tidak menetap di Hiri.
Sementara itu, Wali Kota M Tauhid Soleman kepada sejumlah wartawan usai menerima LHP Kota Ternate Tahun 2022 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, enggan berkomentar banyak mengenai aksi pemalangan Kantor Camat Hiri ini.
“Nanti camat yang selesaikan,” singkat Tauhid.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.