“Makanya pada 12 Maret 2023 kemarin pemdes kembali melakukan rapat yang berakhir ricuh karena masyarakat menuntut haknya untuk diberikan,” terangnya.
“Tahap I itu mereka menerima hanya 1 bulan Rp 300 ribu, tersisa Rp 600 ribu belum diterima. Tahap II, III, dan IV itu tidak tersalur sama sekali. Jadi laporan yang dimasukan nilainya semua Rp 169 juta yang tidak tersalur kepada 52 KPM, dan tim penilai dari Inspektorat melihat dan mengkaji hasil yang dikeluarkan Rp 141 juta karena ada pemotongan diberikan kepada orang sakit, duka dan pembelian 1 unit motor,” tutur Afon.
Anehnya, sambungnya, dalam laporan realisasi 2022 untuk BLT DD semuanya sudah selesai dan tercatat sudah tersalur kepada 79 KPM.
Afon mengungkapkan, sesuai anggaran yang harus diprioritaskan itu masyarakat yang notabene ekonominya di bawah rata-rata. Namun di Salu, PNS juga menerima bantuan sosial itu. Ada pula PNS yang anaknya belum menikah menerima BLT.
“Sementara dalam regulasi tidak dibolehkan seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dari Rp 284 juta ini dapat diduga kerugian negara itu sekitar Rp 169 juta, tetapi karena dipangkas untuk biaya pembelian 1 unit motor Revo, orang sakit dan duka jadi sisanya Rp 141 juta, dan ini juga menurut saya kepala desa tidak punya hak karena anggaran BLT-DD ini sudah diprioritaskan diberikan kepada warga yang nama-nama sudah tercantum dalam perkades. Sekarang baru diadakan perubahan dasar regulasinya dipakai dari mana? Karena itu sudah diatur dengan jelas,” cetusnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.