Tandaseru — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Soni Balatjai, angkat bicara terkait keterlambatan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Jailolo.
Soni mengatakan, keterlambatan pencairan tidak hanya disebabkan masalah yang menimpa salah satu bank penyalur ADD dan DD Kecamatan Sahu, Ibu, dan Loloda. Melainkan juga keterlambatan dokumen dari pemerintah desa sendiri.
“Tapi ada beberapa desa saja, satu di Loloda dan satu di Sahu. Tidak semua desa,” ungkapnya, Rabu (17/5).
Menurut Soni, keterlambatan dokumen beberapa desa ini lantaran lambannya musyawarah desa yang dilakukan pemerintah desa dan BPD.
“Saya bilang mengapa setiap tahun terlambat? Karena program 2023, musyawarah tahun 2023, nah itu yang membuat terlambat. Dan itu salah total. Makanya saya sudah sampaikan di pemdes, untuk 2024 harus musyawarah bulan Juni 2023,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan