Tandaseru — Belakangan ini kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, tampak terlihat sepi. Para anggota DPRD yang kembali bertarung di Pileg 2024 tampaknya lebih sibuk berkonsolidasi di masing-masing dapil.

Hal ini mendapat kecaman Sekretaris KNPI Pulau Morotai Fihir Ali. Menurutnya, anggota DPRD hanya mengurus kepentingan diri sendiri dan partainya meski setiap bulan menerima gaji dan tunjangan hingga Rp 30 juta.

“Coba lihat kesibukan anggota DPRD kita, sibuk sana sibuk sini. Sibuk konsolidasi politik Pileg 2024, yang pada substansinya bicara soal kepentingan legislatif 2024,” ujar Fihir, Rabu (17/5).

Padahal, kata dia, ada banyak masalah di daerah. Bahkan ketika mahasiswa berdemonstrasi menyampaikan aspirasi pun tak ada anggota DPRD yang mendengarkan.

“Percaya atau tidak, sikap DPRD kita seperti ini, bukan urus kepentingan orang banyak tetapi kepentingan pribadi. Terbukti sampai sekarang pun DPRD kita tidak memiliki power untuk menegur instansi terkait yang melanggar banyak aturan,” ungkapnya.