Muhlis mendesak pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), harus transparan menyampaikan hasil investigasi ke publik Maluku Utara.

“Kami hanya ingatkan, jangan ada persekongkolan dalam hal memanipulasi laporan tingkat kerusakan laut,” katanya mewanti-wanti.

KATAM, kata dia, bakal terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.

“Publik juga ikut memantau ini. Sebab satu insiden sektor pertambangan bisa berdampak sangat luas terhadap masa depan ekosistem laut kita,” tandas Muhlis.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis