2022, Pendapatan Daerah di Maluku Utara Capai Rp 3,49 Triliun

Sampai Desember 2022, APBN Regional Maluku Utara memperlihatkan kinerja yang baik. Per 31 Desember 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp 3,49 triliun atau 152,43% dari target. Sedangkan, di sisi belanja telah terealisasi sebesar Rp 16,41 triliun atau 106,70% dari pagu. Sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp 12,91 triliun (98,68% dari pagu).

“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,23 triliun atau 54,38% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan pajak penghasilan non migas sebesar Rp 697,85 miliar atau 66,49% (yoy),” rinci Adnan.

“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp 106,56 miliar atau 2,31% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp 75,93 miliar atau 4,42% dan Rp 114,92 miliar atau 8,81% (yoy). Adapun belanja TKDD sampai dengan Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 990,64 miliar atau 9,07% (yoy). Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH dan DAK Fisik sebesar Rp 1.037,62 miliar (76,97%) dan Rp 128,35 miliar (8,24%) yoy,” sambung Adnan.

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar Rp 12,19 triliun (93,72% dari pagu), Belanja Daerah Rp 13,96 triliun (98,99% dari pagu), dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 582,10 miliar. Sehingga, Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp 1.19 triliun.

“Lebih rinci, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp 12.192,33 miliar didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp 13.969,43 miliar didominasi oleh
komponen belanja operasi. Sedangkan TKDD sampai dengan 31 Desember 2022 telah disalurkan kepada Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 11,094,84 miliar. TKDD tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar Rp 2.385,68 miliar, DAU sebesar Rp 5.193,60 miliar, DAK Fisik Rp 1.685,25 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 956,11 miliar, dan DID sebesar Rp 154,20 miliar,” terangnya.

Adnan memaparkan, dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir tahun anggaran realisasinya masih di angka 47,96%. Komponen retribusi belum menyentuh 39,06% sehingga perlu adanya perhatian khusus.