Dapat Dana Segar Puluhan Miliar, Pemda Morotai Lunasi Hak ASN dan Pihak Ketiga

Penyaluran DBH itu membuat defisit daerah hampir Rp 80 miliar mampu diredam.

“Kita hari ini dengan pegawai negeri dan lain-lain mereka tidak ada masalah, karena dengan DBH itu kita mampu membayar semua tunjangan-tunjangan. Dan bahkan kegiatan proyek fisik juga sudah terbantu, dan utang -untang kita sudah mampu terbayar,” terangnya.

Ia berharap, ke depan dengan sistem pengelolaan keuangan dari DAU murni dan DBH pemda bisa mengembangkan daerah.

“Jadi mungkin dari 10 kabupaten/kota ini Kabupaten Pulau Morotai yang awal-awal diberikan DBH pusat,” tandas Revi.