Pada sisi belanja, di Provinsi Maluku Utara realisasi belanja sampai dengan November 2022 untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp 311,5 miliar atau 7,76 persen yoy yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp 166,34 miliar (11,03 persen yoy) dan Rp 219,23 miliar (20,39 persen yoy).
“Realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa yoy mengalami peningkatan sebesar 14,18 persen atau Rp 1,23 triliun. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DBH dan DAK fisik masing-masing Rp 743,79 miliar (122,07 persen yoy) dan Rp 238,14 miliar (23,17 persen yoy). Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara,” tambahnya.
Realisasi pendapatan daerah hingga
November 2022 sebesar Rp 10,34 triliun (79,52 persen pagu), belanja daerah Rp 9,19 triliun (65,16 persen pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp 454,52 miliar. Akumulasi SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp 1,6 triliun. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara sampai dengan November 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer mencapai 89,29 persen dari keseluruhan pendapatan APBD.
Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Lebih rinci, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) per 30 November 2022 adalah Rp 1.353,12 miliar, Dana Alokasi Umum
(DAU) sebesar Rp 5.601,39 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp 1.625,89 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp 921,2 miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 95,74 miliar.
“Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir November 2022 masih terbilang rendah karena baru menyentuh angka 65,16 persen dari pagu dengan realisasi sebesar Rp 9.195,75 miliar. Realisasi tersebut sebagian besar disokong oleh belanja komponen belanja operasional,” jelasnya.
Achmad berharapan agar pemda melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi pendapatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD. Salah satu caranya dengan penguatan pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, sambung Achmad Syaiful, pemda diharapkan segera melakukan akselerasi penyaluran belanja khususnya belanja modal yang belum menyentuh 60 persen dari pagu. Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan