Sebagai wakil rakyat, sambung Nela, tugasnya mengawal kebijakan pemerintahan. Untuk itu ada sejumlah catatan penting sepanjang 2022 di Dinas Pendidikan Kota Ternate yang harus segera dievaluasi.
“Harus kami sampaikan ini jadi catatan penting karena sepanjang tahun 2022 ini Dinas Pendidikanpaling banyak peristiwa daripada prestasi. Mumpung akhir tahun 2022 jadi harus evaluasi beri masukan,” ujarnya.
“Sepanjang 2022 ini yang mencuat malah demontrasi di satuan pendidikan mulai dari siswa, guru sampai komite sekolah, sampai berdampak pada palang pintu sekolah dan menganggu proses belajar mengajar dan pintu kantor Dinas Pendidikan, kisruh internal sesama guru, kasus pungli yang merajalela seperti penjualan buku tematik dan LKS, persoalan sekolah penggerak dari pemberian sanksi sampai pengembalian dana insentif sekolah penggerak, menurunnya mutu dan kualitas pendidikan dari posisi 3 besar ke posisi 5 dari 10 kabupaten/kota di Malut, kasus kekerasan seksual di sekolah, perundungan/bullying di sekolah, tingginya angka anak putus sekolah, lemahnya pengelolaan dana BOS dan Bosda, soal honor PTT/honorer, minimnya fasilitas belajar mengajar khususnya di 3 pulau terluar, pemerataan guru dan kekurangan guru mata pelajaran, pemanfaatan perpustakaan sekolah atau gerakan literasi, serta sejumlah persoalan ini menjadi catatan sejumlah peristiwa di 2022 tanpa diimbangi dengan prestasi di bidang pendidikan,” beber Nurlaela.
Kota Ternate ini, kata Nurlaela, merupakan lumbungnya guru yang memiliki kompetensi di atas rata-rata. Lumbungnya guru berprestasi sampai tingkat nasional, tapi tidak diberdayakan dalam posisi leadership sekolah.
“Makanya harapan kami, kalau soal pengangkatan guru menjadi kepala sekolah ya pendekatannya profesional dan normatif saja, dijauhkan dari conflict of interest,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.