Politikus Partai Demokrat ini bilang, Presiden sempat menyampaikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM. Tapi, kenaikan harga yang terjadi belakangan menunjukkan pemerintah tidak memperjuangkan amanat UUD yaitu menyejahterakan rakyat.
“Saya dan teman-teman men-support apa dilakukan mahasiswa dan kami mengimbau kepada kepala daerah lainnya ada di Maluku Utara, dari gubernur sampai wali kota, mereka ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Beliau-beliau ini harus menyampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat dan membuat sikap Presiden meninjau kembali kenaikan BBM,” tegas Heny.
“Nah, kami dan teman-teman di DPRD sepakat menolak dan membuat pernyataan sikap supaya pemerintah pusat segara mengevaluasi kenaikan harga BBM. Kita menunggu teman lain sedang kegiatan partai, ketika teman-teman sudah ada maka kita akan meminta tanda tangan bersama kita akan segera mengirimkan ke pemerintah pusat,” tandasnya.
Berikut tuntutan Aliansi BEM Unkhair:
- Tolak kenaikan harga BBM
- Berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat Indonesia
- Bebaskan kawan Musnir tanpa syarat
- Tolak energi terbarukan berbahan dasar jagung
- Tolak RUU KUHP anti demokrasi
- Berikan asuransi bagi petani dan nelayan
- Turunkan harga pangan
- Usut tuntas pelaku kekerasan seksual
- Tangkap dan adili jenderal pelanggar HAM
- Turunkan Jokowi-Ma’ruf
- Tangkap dan adili mafia minyak di Maluku Utara
- Tertibkan SPBU di Kota Ternate
- Cabut UU daerah otonomi di Papua.
Tinggalkan Balasan