Tandaseru — Mencuatnya kabar pemberian bantuan beasiswa kedokteran dari pemerintah daerah kepada 10 anak pejabat di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menuai sorotan kalangan akademisi.

Beasiswa puluhan juta per semester itu belum lama ini diungkap oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Albert Hama.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muhammad Tabrani Mutalib yang menyoroti hal ini mengatakan, publik patut mempertanyakan persoalan beasiswa ini. Terutama soal kriteria bagi penerimanya.

Menurut Tabrani, beasiswa merupakan bantuan pendidikan dari pemerintah daerah terhadap masyarakat kurang mampu yang dialokasikan melalui APBD. Dana publik tersebut pun jelas bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat Halmahera Barat itu sendiri.

“Kalau dana publik, segala sesuatu yang digunakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena begitu, kami meminta ini dibuka,” jelas Tabrani kepada tandaseru.com, Selasa (6/9).