Paradoks Pertumbuhan

Menggapai Kesejahteraan

Pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi sebagai cermin perkembangan ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam realitas hasilnya masih belum menetes lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Di kalangan akademisi para ekonom mulai menyadari bahwa pembangunan yang sekadar mengejar pertumbuhan belum bisa memecahkan persoalan sosial di akar rumput.

Todaro (2005) menjelaskan pembangunan ekonomi haruslah mengikutkan pembangunan manusia, seperti kesehatan dan pendidikan. Bahkan World bank sebagai lembaga internasional menjadikan pembangunan manusia sebagai indikator pembangunan.

Jauh sebelumnya Amartya Sen dalam jurnalnya Capability mengatakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan egaliter atau berkeadilan perlu memberikan aksesibilitas kepada setiap masyarakat agar bisa mengakses berbagai fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, kredit perbankan dan pekerjaan.
Berbagai premis tersebut adalah syarat menggapai kesejahteraan dan di balik semua itu memerlukan aktor-aktor dalam menciptakan kondisi masyarakat egaliter. Para aktor itu ialah pemerintah, swasta, dan masyarakat, sinergitas antara aktor pembangunan tersebut perlu dibingkai dalam program pemberdayaan masyarakat.

Rekonstruksi Makna Pertumbuhan
Teori pertumbuhan ekonomi selama ini masih menjadi acuan dalam kerangka pemikiran pembangunan, bahkan pertumbuhan ekonomi dipercaya ampuh menyelesaikan problem sosial seperti kemiskinan. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi dimaknai output seluruh produksi barang dan jasa secara nasional. Pemaknaan demikian dirasakan begitu eksklusif kepada peningkatan kekayaan sekelompok orang pemiik modal atau korporasi sehingga pemaknaan pertumbuhan belum inklusif terhadap pertumbuhan kemakmuran masyarakat di suatu wilayah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi belum ikut melibatkan kemakmuran buruh dan masyarakat.

Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi perlu direkonstruksi maknanya sebagai pertumbuhan yang diikuti oleh peningkatan kemakmuran masyarakat yang diukur dengan aksesibilitas terhadap upah layak, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Rekonstruksi paradigma pembangunan dari pertumbuhan ke atas dan pertumbuhan ke bawah membutuhkan pemerintah memerankan diri melalui kebijakan ekonomi politik kesejahteraan demi memberikan akses yang luas bagi masyarakat mengakses sumber-sumber kemakmuran. (*)