Paradoks Pertumbuhan

Persoalan Struktural
Pengejaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi rupanya tidak selalu diikuti peningkatan pemerataan pendapatan sehingga jurang ketimpangan semakin melebar, hasil produksi lebih dinikmati para pemilik modal. Persoalan ini memerlukan peran pemerintah sebagai aktor pengambil kebijakan dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan dan pemerataan. Perekonomian yang lebih diserahkan kepada pasar bebas masih belum bisa mengurai persoalan sosial ekonomi seperti pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Optimalisasi Peranan Ekonomi Politik

Kelembagaan pemerintah daerah menjadi ujung tombak untuk mengurai persoalan kemiskinan yang diakibatkan ketidakmampuan pasar menciptakan kemakmuran masyarakat. Optimalisasi kelembagaan pemerintah digunakan untuk mengurai persoalan di lingkup makro seperti persoalan tingkat inflasi Maluku Utara yang selama ini menjadi duri dalam ekonomi daerah. Tingginya inflasi ikut merampas kemampuan masyarakat mengakses berbagai kebutuhan pokok. Salah satu dampak inflasi yaitu bisa menciptakan persoalan kemiskinan.

Kedua, investasi, khusus di bidang pengembangan UMKM, panjangnya rantai birokrasi adalah salah satu permasalahan dalam pengembangan UMKM. Padahal di sektor inilah banyak menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar pada pendapatan daerah. Sektor lain seperti pertanian, perkebunan rakyat, dan perikanan juga masih minim perhatian pemerintah padahal di sektor ekonomi rakyat ini memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan ekonomi apalagi ketiga sektor ini adalah ciri khas ekonomi Maluku Utara.

Di sisi lain yang menimbulkan ketimpangan pendapatan adalah distribusi kekayaan yang tidak merata baik di tingkat pemerintah dan swasta. Misalnya, di tingkat pemerintah pusat dan daerah, distribusi pendapatan yang diperoleh daerah Maluku Utara dari pengelolaan sumber daya alam baik perkebunan dan pertambangan sangat minim pembagiannya. Di tingkat swasta, ketimpangan pendapatan terjadi di antara pemilik modal dan buruh, perolehan laba yang tinggi oleh perusahaan rupanya belum diikuti dengan kesejahteraan para buruh di Maluku Utara.

Penentuan upah minimum oleh pemerintah daerah adalah salah satu persoalan mengapa buruh di Maluku Utara belum bisa menikmati kesejahteraan atas nilai lebih yang telah diambil pemilik modal.