Praktik Hukum “Barbara” di Institusi Penegak Hukum di Indonesia

Kalau melekatnya hukum “Barbara” pada masyarakat tradisional di belantara hutan itu wajar saja karena mereka belum mengetahui dan memahami hukum. Tetapi kalau itu melekat pada masyarakat modern maka itu sesuatu yang luar biasa, dan apalagi dipraktikkan pada oknum penegak hukum di lembaga penegak hukum negara, maka itu sangat luar biasa karena merusak nilai keadilan.

Uraian di atas hanya merupakan suatu pengantar sederhana atau dasar yang ingin disampaikan berkaitan dengan kinerja lembaga penegak hukum di Indonesia, baik itu Advokat, Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan. Empat institusi ini belakangan mendapat sorotan tajam akibat rusaknya moral-moral/mental para penegak hukumnya, mulai berkaitan dengan masalah narkoba, korupsi, perselingkuhan, pembunuhan dan lain-lain yang lebih banyak lagi belum terungkap, ibarat gunung es.

Sebenarnya di empat lembaga ini pernah memiliki para penegak hukum yang jujur, bersih, dan tangguh, misalnya (1) di Lembaga Kepolisian dengan munculnya Hugeng (Kapolri) yang menunjukkan sikap begitu sederhana dan merakyat, beliau berangkat kerja dengan sepeda ontel dan menempati rumah dinas yang bocor di hampir semua ruangan ketika datangnya hujan;

(2) di Lembaga Advokat dengan munculnya Adnan Buyung Nasution yang warna ketegasan dalam menegakkan nilai keadilan dan kebenaran dengan tidak pernah merasa takut kepada siapapun; (3) di Lembaga Kejaksaan dengan hadirnya Baharudin Lopa yang sikapnya tegas tanpa kompromi berkaitan penegakam hukum. Dalam kesehariannya menunjukkan kesederhanaannya dan sikap tegas sekalipun terhadap keluarga, terutama hal kecil berkaitan dengan mobil dinas. Beliau menegaskan bahwa mobil dinas tidak boleh digunakan keluarga, baik untuk ke pasar dan/atau kegiatan lain di luar kedinasan;

(4) di Lembaga Peradilan dengan munculnya hakim Agung di Mahkamah Agung Artidjo Alkausar dari akademisi UII Yogyakarta. Laki-laki yang memilih hidup sederhana dan tegas dalam kerja dengan prinsip hidupnya bahwa “bila seseorang merugikan negara maka harus dihukum tanpa kompromi”.